Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tetap konsisten pada sikap politik mereka, memboikot Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga ada kepastian status hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama terdakwa dugaan penodaan agama yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Kami akan menyurati Mendagri. Surat dari Mendagri yang baru turun adalah surat pemberhentian pelaksana tugas gubernur (Sumarsono), tapi belum surat putusan pengaktifan kembali (Ahok)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat dikonfirmasi, Minggu (19/2/2017).
Diketahui, empat fraksi yang menolak rapat bersama eksekutif adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Sani sapaan Triwisaksana menjelaskan, pihaknya meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengeluarkan surat tertulis terkait dengan status Ahok.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan supaya tidak ada perselihan dan sesuatu yang cacat hukum dari kebijakan yang dikeluarkan di kemudian hari.
Politikus PKS ini menjelaskan, pihaknya akan memboikot hingga Tjahjo mengeluarkan surat kepastian hukum.
Sani enggan mengomentari saat ditanya apa dirinya melihat perlakuan spesial terhadap Ahok mengingat Tjahjo juga berasal dari PDI Perjuangan, partai pengusung Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
"Saya enggak tahu. Makanya kami hanya berpegang kepada surat tertulis. Jadi bukan pernyataan. Kami minta surat tertulis sebagai payung hukum bagi DPRD untuk berkomunikasi atau rapat kerja dengan eksekutif," katanya.