Baca tanpa iklan
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem sewa di rumah susun sederhana yang dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI.
Menurut Anies, selama ini, tanah negara yang digunakan untuk kepentingan sejumlah pihak tak menjadi isu publik.
Selain menyebut mal, Anies juga mengungkapkan ada tanah Pemprov DKI yang dipergunakan untuk membangun gedung-gedung.
"Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa? Kita ini berpihak pada siapa sih? Pada rakyat kecil atau pada yang besar-besar? Saya tegas, Bang Sandi tegas, kami mau berpihak pada rakyat kecil," kata Anies.
Anies memastikan, tim hukumnya sudah mendapatkan legal opinion, yang berarti program ini secara hukum dan aturan dapat berjalan. Jika ada kendala, Anies berjanji membuat peraturan yang mendukung jalannya program DP rumah nol rupiah.
"Kalau mau reklamasi, dicari caranya supaya mudah, bahkan aturan pun diterabas. Untuk rakyat kecil, semuanya terikat aturan. Anda ini berpihak pada siapa sih? Silakan Anda menilai, siapa yang berpihak pada rakyat kecil," ujar dia.