Baca tanpa iklan
“Kalau nggak bisa buat otak, perut dan dompet penuh, bukan smart city.”
Di sisi lain, pemerintah dapat bekerjasama dengan pengusaha untuk mewujudkan kota pintar di Ibukota.
“Anggaran nggak masalah, kita bisa tukar menukar. Kita masih punya hak ruang udara, bawah tanah dan pulau. Kita bisa tawarkan hak ini ke pengusaha, tapi kita minta mereka bangun transportasi, waduk, sungai dan model lainnya,” cetus Ahok.
Realisasi infrastruktur kota pintar, menurut Ahok, sudah relatif baik dan tinggal memasang CCTV.
“Nggak akan dicolong kok, makanya kita harus kelola dan awasi. Makanya smart city itu perlu seleksi orang, makanya kita ingin bikin perda beasiswa. Jadi uang sekolah, beli buku bisa pakai debit, tapi uang transport cuma bisa ditarik Rp 50 ribu per minggu.” tukas Ahok. (*)