Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui pemerintah banyak merugikan banyak nelayan akibat proyek reklamasi di teluk Jakarta. Atas dasar itulah, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak pengembangan proyek tersebut.
"Kalau dilihat dari proses dan prosedur, banyak yang tidak diikuti aturan mainnya sehingga menimbulkan masalah bagi nelayan," ujar Fadli dikonfirmasi, Senin (20/3/2017).
Fadli memaparkan dari data dan fakta hukum di PTUN, proyek reklamasi memiliki banyak masalah dan kesalahan. Hal itu kata Fadli yang harus dilihat pemerintah ke depannya.
"Itu menunjukkan bahwa ada yang salah dan ada masalah," ungkap Fadli.
Politisi Gerindra itu pun meminta agar proyek reklamasi teluk Jakarta segera dihentikan. Karena secara hukum sudah sah tidak bisa dilanjutkan karena melanggar berbagai aturan.
"Dengan putusan PTUN itu menunjukkan kebenaran ada di pihak warga dan saya kira harus menjadi hukum yang mendasari kepastian, jadi harus dihentikan," tegas Fadli.