Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dinilai terlalu panjang dan memperkeruh suasana yang kondusif di tengah warga DKI Jakarta.
Peneliti Populi Center Usep S Ahyar menganggap, masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak memberikan pendidikan politik.
Masa kampanye Pilkada selama 4,5 bulan justru memperkeruh suasana.
Usep mengatakannya saat diskusi "Potret Intoleransi Jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua" di Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2017).
Baca: Djarot Pakai Peci, Anies Tidak Akan Ganti Slogan
Baca: Djarot Pakai Peci dalam Surat Suara, Anies: Saya Malah Heran yang Satu Kok Nggak Pakai Ya
Baca: Ikatan Warga Minang Jakarta Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Sandi
"Saya mengkritik panjangnya kampanye tidak seperti kampanye sebelumnya," kata Usep.
Menurut dia, jika tujuan kampanye membuat pendidikan politik panjangnya waktu kampanye tidak masalah.
Namun persoalannya berbeda saat ini.
"Kampanye ini sama dengan tawuran, memperpanjang tawuran dan perkelahian," ujar Usep.
Usep memaparkan, hasil survei yang dilakukan Populi Center.
Terutama, mengenai meningkatnya intoleransi warga Jakarta menjadi 71, 4 persen.
"Kalau kita mau cek, tidak ada pendidikan politik. Yang ada itu sebenarnya bagaimana intoleran dan isu SARA yang mengerikan," ujar Usep.
Usep menduga Intoleransi yang tinggi satu di antaranya disebabkan karena masa kampanye yang panjang dan menyerempet isu SARA.