Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta sangat mampu menerapkan konsep open government. Apalagi warga Jakarta sebagian besar sudah melek digital dan dapat mengakses informasi dengan mudah.
"Jadi Jakarta ini teknologinya bisa dipakai warga terlibat, bukan hanya untuk chatting, ngobrol saja, tapi bisa dipakai ngobrolin masalah-masalah di lingkungannya," kata Anies di Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2017).
Anies mengatakan ada tiga aspek yang harus dipenuhi, agar sebuah pemerintahan dapat disebut menerapkan konsep open government. Pertama yakni transparansi.
"Transparansi artinya apa yang semua dikerjakan pemerintah bisa diketahui publik," katanya.
Anies mengatakan dengan transparansi, maka tidak ada data yang disembunyikan. Misalnya, apabila warga ingin mengetahui titik banjir, maka dapat mengaksesnya melalui website Pemprov DKI.
"Nah kalau pemerintah transparan, enggak ada yang disembunyikan tuh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) enggak usah pusing cari informasi karena infonya tersedia," paparnya.
Selain transparansi, pemerintahan yang menerapkan open government juga harus membuka ruang partisipasi. Baik itu rencana pembangunan, hingga eksekusi melibatkan partisipasi warga.
"Open government itu membuat proses penyusunan rencana, proses eksekusi sampai evaluasi melibatkan warga, masyarakat, institusi-institusi. Itu ada partisipasi," tuturnya.
Terakhir, kata Anies, pemerintahan yang open government menerapkan kolaborasi. Pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan banyak pihak dalam melaksanakan pembangunan.
"Sudah banyak negara, banyak kota menerapkan itu," pungkasnya.
Sebelumnya pada musim penghujan Februari lalu, BNPB mengeluhkan sulitnya memperoleh data titik banjir di Jakarta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengeluhkan hal itu melalui akun Twitternya,@Sutopo_BNPB, pada Selasa (21/2/2017).
"Sulit sekali akses data banjir ke BPBD DKI Jakarta saat ini. Posko BNPB meminta data, tapi tidak dikirim. Ada masalah apa?" tulis Sutopo.
Namun, BPBD DKI Jakarta melalui akun Twitternya @BPBDJakarta membalas kicauan Sutopo.
"Mohon maaf Bapak Sutopo yth. Sebetulnya data sudah kami tweet melalui akun @BPBDJakarta. Silahkan dilihat tks".
Seperti dikutip Kompas.com, Kepala Satuan Pelaksana BPBD DKI Jakarta Husein Murad menjelaskan, informasi mengenai banjir dan genangan di Ibu Kota dapat diakses di media sosial kepemilikan BPBD DKI Jakarta.
"Mungkin (data dari BPBD) telat ngirim ke beliau (Sutopo). Karena kami konsen di lapangan," kata Husein.