TRIBUNNEWS.COM - Debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua digelar pada Rabu (12/4/2017) malam di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Dalam gelaran tersebut, Ira Koesno didapuk sebagai moderator debat.
Sebagai moderator, Ira bertugas untuk mengawal jalannya debat.
Ia juga bertanggung jawab atas kelancaran debat yang berlangsung.
Namun ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Ira Koesno.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta melarang Ira Koesno untuk berjabat tangan dengan para pasangan calon.
Hal itu disampaikan oleh Ira Koesno ketika usai memanggil para kandidat untuk masuk ke ruang debat.
"Saya sebenarnya ingin salaman, tapi saya sudah janji sama KPUD tidak boleh salaman," ujar Ira di ruang debat Pilkada.
"Kalaupun salaman, nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan," tambah Ira.
Sebelumnya, pada debat Pilkada DKI putaran pertama, Ira yang menjadi moderator, sempat berjabat tangan dengan kandidat cagub-cawagub DKI Jakarta.
Ira menyalami cagub DKI Jakarta, Agus Harimutri Yudhoyono dan mengungkapkan bahwa tangan Agus dingin.
"Tangannya Mas Agus dingin ini,” kata Ira seperti dikutip dari Kompas.com.
Selain itu Ira juga bersalaman dengan cawagub Sylviana Murni.
Kemudian Ira bersalaman dengan cagub Basuki Tjahaja Purnama dan cawagub Djarot Saiful Hidayat.
"Tangannya Mas Basuki dan Djarot hangat. Tangannya Mas Anies (cagub) dan Sandi (cawagub) hangat ini,” kata Ira disambut tawa hadirin yang menyaksikan langsung debat dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan saat itu.
Perilaku Ira saat itu, mendapat kritik dari Anies Baswedan usai berlangsungnya debat.
"Sebetulnya itu enggak boleh," kata Anies, saat diwawancarai di sebuah restoran di Jalan Gajah Mada, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (25/1/2017) dikutip dari Kompas.com.
Anies mengungkapkan bahwa moderator tidak boleh mengungkapkan kesan yang ditangkap saat debat meski sang moderator mengetahuinya.
"Moderator harus benar-benar menjadi moderate person, (ada) di tengah (netral)," kata Anies.
Debat Pilkada DKI Jakarta kali ini akan mengambil tema, 'Dari Masyarakat Untuk Jakarta' dan akan menguliti pembahasan tentang kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum dan soal demografi.
Sedangkan sub tema dari debat tersebut adalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, dan UMKM atau dunia usaha. (TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)