Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan pengerahan massa tidak perlu dilakukan dalam momen pencoblosan Pilgub DKI yang akan dihelat pada Rabu, 19 April 2017, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku setuju.
"Ya memang (nggak perlu ada pengerahan massa), betul itu, setuju banget, harusnya begitu dong," ujar Djarot, saat ditemui di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (17/4/2017).
Menurut mantan Wali Kota Blitar itu, hal tersebut dianggap tidak perlu lantaran aparat keamanan tentunya pasti akan mengerahkan personelnya untuk mengamankan jalannya Pilgub DKI, khususnya pada tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Ngapain?, kayak ada apa aja, wong polisinya (bilang) aman," jelas Djarot.
Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta pada seluruh pihak yang hendak mengerahkan massa untuk mengawasi jalannya Pilgub DKI, agar memberikan kebebasan pada warga DKI untuk memilih cagub dan cawagub DKI sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.
"Menang kalah, itu pilihan rakyat, berilah kebebasan kepada warga (DKI)," kata Djarot.
Lebih lanjut Djarot menegaskan agar tidak ada satupun pihak yang bisa mengintimidasi warga dalam menentukan pilihannya.
"Jangan sampai ada intimidasi, nakut-nakutin, pilihlah sesuai dengan pilihannya," tegas Djarot.