Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang baru di seragam dinas kepolisian. Sebuah pin berbentuk bulat berlatar warna putih dengan tulisan 'Aman, Ada Kami', kini tersemat di baju dinas kepolisian.
Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengenakan pin tersebut ketika berada di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4).
Menurut Tito, pin tersebut merupakan slogan pengamanan Pilkada DKI putaran kedua. Maksud dari tulisan tersebut, yakni memberi kepastian masyarakat bahwa keamanan Jakarta akan terjaga selama proses demokrasi berlangsung.
"Ini tujuan untuk memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa kita lebih serius sekaligus memberikan semacam tagline dalam rangka pengamanan mantap praja DKI Jakarta," ujar Tito.
Tak hanya Polri yang mengenakan pin tersebut. TNI dan linmas juga akan mengenakan pin yang sama.
Dengan demikian, ia memberi jaminan Jakarta aman karena dikawal oleh 62.000 orang gabungan Polri, TNI, dan linmas yang tersebar di wilayah Jakarta.
"Saya yakin segenap warga Jakarta menghendaki Jakarta aman. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar, tidak diwarnai insiden berarti," kata Tito.
Kapolri mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar Pilkada DKI putaran kedua berlangsung aman dan lancar.
Ia mengimbau tak perlu memobilisasi massa dengan dalih mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan dari Polri, TNI, dan linmas dirasa cukup untuk mengawal proses tersebut.
Tito khawatir tindakan tersebut bisa mengancam fisik maupun psikis masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya.
"Kita tidak segan melakukan tindakan dalam rangka untik menjaga ketertiban publik dan menjaga agar masyarakat bebas untukk menentukan pilihan masing-masing," kata Tito.
"Kita melindungi hak politik masyarakat," lanjut dia.
Terlebih lagi, sudah ada maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Jakarta soal larangan memobilisasi massa ke Jakarta.
Polda Jawa Barat dan Polda Banten juga mengeluarkan maklumat serupa. Jadi, jika ada masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta yang bertujuan politik dan mengganggu situasi keamanan, maka Tito perintahkan untuk ditindak tegas.
"Saya minta kepada masyarakat, silakan, bebas menggunakan hak pilih. Kita jamin," kata Tito.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian perihal larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
"Iya dong sangat setuju. Tugas Kapolri mengamankan, jamin penduduk bisa gunakan hak politiknya dengan tenang. Makanya diliburkan. Kalau ada masyarakat di luar Jakarta datang apa dia libur?" kata Tjahjo Kumolo di Hotel Borobudur, Jakarta.
Tjahjo mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu takut untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Terlebih dengan adanya potensi intimidasi.
Di lingkungan TPS, kata Tjahjo, aparat keamanan seperti TNI, Polri, Satpol PP akan berjaga agar hak politik warga dapat berjalan dengan baik.
"Kami tegaskan masyarakat jangan takut. Jangan takut ancaman isu yang menyangkut intimidasi," ujar Tjahjo Kumolo.
Tjahjo meminta kepada pihak tertentu untuk tidak membangun opini terkait kerawanan Pilkada Jakarta. Tjahjo memahami bahwa perhatian masyarakat terhadap Pilkada DKI Jakarta memang besar.
"Wajar kalau Pilkada DKI ini aromanya aroma pilpres, semangat persiapan pilpres," ucap Tjahjo.
Terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, pihaknya akan tetap menghalau dan mengamankan massa Tamasya Al-Maidah yang akan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Kalau ada mobilisasi massa akan dipulangkan. Kalau dia melanggar kami tindak tegas, kan sudah jelas ya, mencakup semua bukan cuma sama si Al Maidah doang," kata Iriawan.
Iriawan mempersilakan mereka yang tetap ingin datang dan melanggar hukum. Ia hanya memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam membiarkan proses pemungutan suara terganggu.
Maklumat bersama yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, KPU DKI, dan Bawaslu DKI pada Senin kemarin berisi larangan mobilisasi massa dari luar Jakarta ke TPS. Mereka yang melanggar akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing, dan yang melawan akan ditangkap.
Polda lainnya di Jawa dan Sumatera juga menyetujui dengan membuat maklumat bersama.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar tak ada pengerahan massa ke TPS di hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
"Saya pikir keamanan semua TPS kita serahkan kepada mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk menjaga TPS. Jadi kita percayakan betul kepada kepolisian kita, kepada TNI bahwa secara penuh akan mendukung penuh keamanan di TPS-TPS itu," kata Lukman.
Selain itu, Lukman mengatakan, KPU dan Bawaslu tentu sudah mengantisipasi bila nantinya terjadi kecurangan di TPS. Terlebih, masing-masing tim pasangan calon juga telah menggerakan relawannya untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara.
Sehingga masyarakat yang sejatinya tak bertugas di TPS dapat mempercayakan proses pemungutan dan penghitungan suara kepada pihak yang berwenang.
"Jadi tidak perlu mengerahkan massa, apalagi yang secara berlebihan, secara demonstratif. Itu justru kekhawatiran kita akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tidak perlu," lanjut Lukman.
Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo menyebut sekitar 1,3 juta orang akan dilibatkan dalam kegiatan Tamasya Almaidah ke TPS di waktu pencoblosan pada 19 April 2017.
Ansurfi mengatakan, 1,3 juta orang yang ia perkirakannya ikut Tamasya Al Maidah ini akan disebarkan untuk memantau TPS diseluruh DKI. Seperti diketahui, ada 13.000 lebih TPS di Jakarta untuk putaran kedua Pilkada DKI. (tribunnews/amriyono/nicolas manafe/kompas.com)