Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat merencanakan pemindahan ibu kota negara pada tahun 2018.
Jika rencana ini terlaksana, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota pada masa pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Sebagai partai pengusung, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan sejak awal Anies dan Sandi ikut pilkada untuk menjadi kepala daerah bagi warga Jakarta.
"Ya jadi gubernur rakyat Jakarta dong. Ini bukan soal ibu kota negara, jadi enggak masalah karena yang mau dibangunkan rakyatnya, yang mau dibahagiakan rakyatnya oleh Anies," ujar Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017).
Meski demikian, Taufik sendiri berpendapat wacana pemindahan ibu kota akan sulit diwujudkan.
Baca: Pemerintah Serius, Kemungkinan Besar Ibu Kota RI Akan Dipindah dari Jakarta ke Wilayah Ini
Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Taufik mengatakan pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, dia menilai wacana pemindahan ibu kota negara harus dibahas matang-matang dengan berbagai pihak.
Menurut dia, sulit untuk mewujudkan wacana itu dalam waktu dekat.
"Rasanya berat lah, tidak gampang memindahkan ibu kota," ujar Taufik.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Penulis: Jessi Carina
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul; Rencana Pindah Ibu Kota di Era Anies Jabat Gubernur, Apa Kata Taufik?