Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi setuju dengan pemindahan ibu kota negara.
Asalkan pemindahan tersebut memilikialasan jelas.
"Itu kan termasuk program Pemerintah. Kalau DKI sendiri yang penting pada saat dia mengajak bicara kepada Pemprov DKI kan ada diskusi, apa kepentingan yang urgen sekali," katanya di Kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (5/7/2017).
Menurutnya DPRD DKI akan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu terkait proses pemindahan tersebut.
Ia yakin pemindahan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pemerintahan di DKI Jakarta.
"Jakarta tetap jadi pusat perekonimian, jadi pemerintahan sini tetap sama, cuma dipindahkan sedikit, ini juga mungkin, kan belum ada diskusi," katanya.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik Mengatakan jika pemindahan Ibu Kota hanya merupakan wacana saja.
Wacana tersebut sudah ada sejak dulu namun belum terlaksana karena belum adanya kajian serius.
"Karenanya saya sih mesti duduk barenglah para ahli. bener engga kita mindahin ibu kota dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Rasanya berat lah, enga gampang mindahin ibu kota," katanya.
Alasan pemindahan Ibu kota untuk pemerataan pembangunan menurut Taufik juga kurang tepat.
Pemerataan pembanunan menurutnya tergantung kebijakan yang dikeluarkan.
"Pembangunan itu kan soal kebijakan, ibu kotanya dimana kalau kebijakannya tetap di pulau jawa bagaimana," katanya.
Sebelumnya wacana pemindahan Ibu kota Negara mulai serius direncanakan pemerintah.
Menteri perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku telah membicarakan rinci pemindahan tersebut dengan presiden Joko Widodo.
Bahkan kajian pemindahan tersebut akan rampung mulai tahun ini.
Dengan rampungnya kajian, bila benar dilakukan, maka pemindahan ibu kota dapat mulai dilakukan pada 2018/2019.
Namun, Bambang belum menyebutkan ke daerah mana ibu kota negara tersebut dipindahkan.