Baca tanpa iklan
Saat estafet pemerintahan berlanjut ke Ahok seiring terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, konsep penataan yang dilakukan adalah dengan menggusur kampung-kampung yang ada dan memindahkan penghuninya ke rumah susun.
Pada sebuah kesempatan, Ahok menjelaskan alasannya tidak bisa lagi melanjutkan program kampung deret. Penyebabnya karena banyak lokasi kampung yang ternyata berada di atas tanah negara.
"Kalau kamu berdiri di atas sertifikat negara, nah itu yang jadi masalah. Makanya kami udah dianggap pelanggaran kemarin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Ahok mengaku saat kampanye Pilkada DKI 2017, baik dirinya maupun Jokowi belum tahu bahwa lokasi kampung-kampung yang dijanjikan akan ditata itu berada di atas tanah negara.
Saat itu, Ahok pun mengakui sempat menandatangani kontrak politik yang salah satu janjinya adalah legalisasi lahan bagi warga kampung yang bermukim di atas lahan ilegal.
Menurut Ahok, janji untuk melegalisasi kampung ilegal ditandatangani saat ia dan Jokowi datang ke Tembok Bolong, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Ahok mengaku kontrak politik ditandatangani saat ia dan Jokowi belum tahu jika wilayah sekitar Waduk Pluit adalah area hijau.
"Kami kan enggak tahu bahwa itu (lahan) hijau," ujar dia.
Menurut Ahok, belakangan ia dan Jokowi baru tahu bahwa lokasi penandatanganan kontrak politik berada di area hijau. Setelah itu, ia dan Jokowi berjanji akan memindahkan warga ke rumah susun.
Ahok menganggap, pemindahan warga ke rusunawa sebenarnya masih sesuai dengan janji mereka untuk membenahi Jakarta.
"Janji kami ini merapikan Jakarta jelas. Namun, bukan berarti kamu milih saya, kami janji. Saya kan enggak tahu kamu tinggal di mana. Boleh enggak saya sebagai pejabat melanggar undang-undang, melanggar konstitusi? Enggak boleh," ujar Ahok.
Ingin dilanjutkan Anies-Sandi
Saat kampanye, di kampung deret Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, gubernur DKI terpilih Anies Baswedan sempat melontarkan janji akan melanjutkan program tersebut.
"Jadi rencana yang sudah dijanjikan belum dilaksanakan kami akan laksanakan. Jika kami dapat tugas, kami berencana menciptakan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Anies, Minggu (12/3/2017).