Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca dilantiknya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden (KSP), sejumlah pihak menaruh harapan tinggi kinerja positifnya.
Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang meminta Moeldoko bisa melanjutkan rekam jejak pendahulunya, Teten Masduki mempercepat dan memastikan reforma agraria dapat berjalan baik.
"Sejauh ini koordinasinya baik. Kami sering menanyakan reforma agraria, kebetulan masalah ini di bawah KSP," ungkap Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, Senin (22/1/2018).
Dia menjelaskan, Walhi tak mempermasalahkan siapapun yang menjabat KSP, baik sipil maupun militer.
Yang terpenting menurutnya adalah KSP harus mendukung program prioritas nasional, khususnya di bidang lingkungan.
"Yang penting KSP memastikan program prioritas yang sudah berjalan tidak mundur lagi. Siapa pun pemimpinnya tidak masalah," tutur perempuan yang akrab disapa Yaya ini.
Yaya berharap Moeldoko bisa mencontoh keterbukaan Teten Masduki, KSP sebelumnya. Menurutnya, mantan aktivis antikorupsi itu cukup terbuka untuk berkomunikasi dengan LSM termasuk Walhi.
Seperti diketahui, reforma agraria merupakan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini dilakukan melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.
20 Latihan Soal IPAS Kelas 4 SD BAB 4 Kurikulum Merdeka serta Kunci Jawaban, Perubahan Bentuk Energi
Latihan Soal & Kunci Jawaban Informatika Kelas 10 SMA/MA Materi Informatika dan Keterampilan Generik
Dalam tataran operasional, program ini dilaksanakan dengan melegalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan warga memanfaatkan tanah secara baik.
Sepak terjang Moeldoko terkait reforma agraria sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Mantan Panglima TNI di berbagai kesempatan mengatakan, untuk menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, lahan merupakan hal yang paling mendasar.
Ada empat hal yang dibahas dalam hubungannya dengan lahan yaitu tata kuasa, tata kelola, tata niaga dan distribusi, dan terakhir tata produksi.
"Banyak program untuk pengentasan kemiskinan, kedaulatan, sebenarnya kalau ditarik semua kaitannya dengan reforma agraria dan tanah. Lahan pertanian yang dikonversi peruntukannya ke hal lain salah satunya," ujar Moeldoko.
Moeldoko mendorong konsolidasi lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di dalam negeri. Sebab kepemilikan lahan oleh petani dalam negeri terhitung masih kecil dan kurang produktif.
Pria yang akrab disapa Panglima Tani ini menjelaskan, dalam penciptaan lahan konsolidasi pertanian rakyat, diperlukan pemberian sertifikat strata title versi pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap komoditas pertanian.
"Sektor pertanian memegang andil penting dalam perekonomian suatu negara, selain sebagai penghasil devisa negara juga berkontribusi dalam ketahanan dan kedaulatan pangan," tuturnya.