Baca tanpa iklan
Selama ini, SK Pengangkatan pejabat APIP di tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota, sedangkan APIP di provinsi oleh Sekda provinsi. Ia mengusulkan, ke depan APIP di kabupaten/kota diangkat oleh Gubernur, dan APIP di tingkat Provinsi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
“Dengan demikian mereka lebih independen,” ujar Hadi.
Ada tiga poin yang direkomendasikan untuk rencana penguatan APIP ini, yakni penataan manajemen pertanggungjawaban, penguatan peran, kapasitas, dan kuantitas APIP, serta peningkatan anggaran pengawasan.
“Kita lebih berorientasi pada pembinaan. Baik itu mekanisme, wewenang rekrutmen, kriteria, dan jenjang karir berikutnya,” kata Hadi.
Senada dengan Hadi Prabowo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan banyaknya Operasi Tangkap tangan (OTT) di daerah karena APIP yang kurang berfungsi dengan optimal. Alexander berharap, agar kepala daerah memberdayakan APIP dengan maksimal untuk mengurangi praktik korupsi.
“Ketika kepala daerah itu memiliki komitmen yang baik, pasti APIP-nya akan diberdaya gunakan,” ujar Alexander.
Lebih jauh, Alexander juga menyoroti jumlah auditor di seluruh daerah di Indonesia yang masih jauh dari target. Selain masalah manajemen dan anggaran, Alexander berharap ada perhatian pemerintah pusat untuk menambah jumlah auditor di seluruh daerah.
“Dari kebutuhan 48 ribu auditor, sekarang baru tersedia 16 ribu. Masih ada kebutuhan sekitar 30-an ribu,” jelasnya.
Atas saran dan rekomendasi penguatan APIP ini, Menteri PANRB Asman Abnur dengan tegas menyetujui hal ini. “Saya setuju perkuat APIP, dari anggaran, struktur, dan sistem rekrutmennya. Tim bersatu antara kemendagri dan Kementerian PANRB, juga dibantu oleh KPK,” tutur Menteri Asman di dalam rapat tersebut.