Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Era industri 4.0 yang ditandai dengan otomasi dan ekonomi digital telah merubah berbagai tatanan kehidupan.
Perkembangan supercomputer, robot, artificial intelligence dan modifikasi genetik mengakibatkan pergeseran tren tenaga kerja yang tidak lagi tergantung pada tenaga manusia, tapi pada mesin.
Bukan hanya sektor swasta yang aktif berbenah diri menjemput era industri 4.0 tersebut, kini sektor publik mulai berpacu untuk mempersiapkan diri menghadapi dahsyatnya gelombang disruption di era industri 4.0.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai penggerak utama reformasi birokrasi, telah memulainya dengan menggelar Two Days Workshop On Building Innovative Governance and Excellence Performance, dengan tema "Awarness Based Leadership Workshop Transforming from Good to Dynamic Governance for Industry 4.0".
"Good governance saja tidak cukup, di era industri 4.0 ini tata kelola pemerintahan harus bertransformasi ke dynamic governance yang ditopang oleh kepemimpinan yang berbasis kepedulian atau awarness based leadership," ungkap M. Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas),Kementerian PANRB, ketika memberikan sambutan pada acara two days workshop tersebut di Hotel Mercure, Ancol Jakarta. Rabu malam (28/3).
Dijelaskan bahwa, untuk mengahadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era industri 4.0, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kepedulian (awarness) yang tinggi, sehingga berbagai dampak yang timbul bisa diantisipasi dengan baik.
"ASN zaman now harus memiliki kepemimpinan berbasis kepedulian. Open mind, open heart dan open will. Dengan membuka pikiran, anda akan memiliki pengetahuan yang luas. Dengan membuka hati, anda akan memiliki empati terhadap dinamika sosial. Dengan kehendak yang kuat, anda akan memiliki keberanian untuk berinovasi dan mengambil resiko. Berani mencoba yang baru untuk kebaikan, untuk masyarakat," urai Ateh.
Lebih lanjut Ateh berharap agar para peserta mengikuti kegiatan workshop dengan baik, jangan sampai kegiatan tersebut tidak jelas hasilnya.
"Selesai workshop dua hari, tapi ga tau apa-apa. Tidak boleh seperti itu," tukasnya.
Pada kesempatan tersebut juga disisipkan acara penandatanganan Review Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kedeputian Bidang RB Kunwas.
"Setelah penandatanganan review perjanjian kinerja dan pelaksanaan workshop ini, setiap pegawai harus menghasilkan, harus memberikan manfaat. Kalian harus paham untuk apa kalian ada di Kementerian PANRB !," tutur Ateh.