Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seluruh pasangan calon kepala daerah, partai politik pendukung, dan tim sukses diingatkan untuk menjauhi segala bentuk politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan praktek koruptif lain dalam mempengaruhi pemilih serta perolehan suara.
"Bersaing secara jujur dan adil dengan berlandaskan spirit fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan)," ujar Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani kepada Tribunnews.com, Minggu (24/6/2018).
Baca: Perludem Ingatkan Seluruh Elemen Pasangan Calon Kepala Daerah Bisa Menahan Diri Saat Masa Tenang
Masa kampanye pemilihan kepala daerah 2018 resmi berakhir Sabtu (23/6/2018).
Mulai Minggu (24/6/2018) hingga Selasa (26/6/2018)tahapan Pilkada 2018 memasuki masa tenang.
Selanjutnya helat puncak pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan, Rabu (27/6/2018).
"Mari wujudkan Pilkada yang berintegritas, agar pesta demokrasi ini tak hanya menjadi sekedar euforia semata dan mengantarkan kita menuju masa depan yang lebih baik," katanya.
Baca: Orangtua Kekasih Meminta Cepat Bertunangan, Baim Wong Umumkan Tanggal Lamaran
Madrasah Anti Korupsi pun mengimbau kepada seluruh pihak yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut, baik kontestan, penyelenggara, maupun pemilih untuk menjaga marwah demokrasi dengan melaksanakan Pilkada secara jujur, adil, dan penuh integritas.
Lebih jauh kepada seluruh penyelenggara, diharapkan untuk menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan menolak segala bentuk intimidasi dan iming-iming dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan dan berpihak pada calon tertentu.
Baca: Badan Kurang Fit, Endang S Taurina Minta Penonton Bantu Dirinya Menyanyi
Selain itu kepada seluruh pemilih yang daerahnya sedang melaksanakan Pilkada diharapkan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab.
Pilihan harus didasari pertimbangan-pertimbangan rasional dengan kesadaran penuh untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, berpihak pada rakyat, dan penuh integritas
Kemudian, pemilih tidak memilih calon kepala daerah yang berintegritas rendah, cenderung permisif, dan toleran pada praktik-praktik koruptif.
Terlebih mereka yang nyata-nyata memiliki rekam jejak buruk seperti pernah terlibat dalam kasus korupsi.
Lalu, pemilih pun harus secara aktif menolak dan melawan segala bentuk iming-iming politik uang, intimidasi, penyalahgunaan jabatan, dan praktik-praktik koruptif lainnya yang bisa merusak marwah dan kualitas Pilkada serta demokrasi yang sedang kita bangun
Serta, turut berperan aktif dalam memastikan proses Pilkada berjalan dengan jujur dan adil dengan melaporkan segala bentuk kecurangan pemilu kepada petugas badan pengawas pilkada setempat.