News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pengamat Nilai Pelican Crossing Bisa Picu Kriminalitas

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantu penyandang disabilitas menyeberang di Pelican Crossing usai diresmikan di Halte Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (4/9). Pelican Crossing dibangun untuk memfasilitasi para pejalan kaki di kawasan tersebut meskipun dikawasan itu sudah ada JPO. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan membuat pelican crossing untuk menggantikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di berbagai ruas jalan Ibu Kota.

Tak hanya di persimpangan jalan sekitar Bundaran HI, Anies baru saja meresmikan pelican crossing yang terintegrasi dengan halte Transjakarta di kawasan Bank Indonesia Jakarta Pusat.

Baca: Resmikan Pelican Crossing Terintegrasi Halte Transjakarta, Anies: Ini Terobosan yang Pertama

Dengan adanya pelican crossing tersebut, para pengguna jalan bisa menyeberang dan langsung naik ke halte Transjakarta lewat ramp yang disediakan sehingga tak perlu naik tangga penyeberangan.

Namun, kebijakan ini nampaknya menuai kritik dari beberapa pihak. Seperti Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah misalnya.

Trubus menilai, penggunaan JPO sebenarnya lebih efektif dibandingkan pelican crossing.

Ini sebabnya penggunaan JPO terus dikedepankan di era kepemimpinan Fauzi Bowo hingga Ahok.

"Selama ini gubernur dari jaman Foke (Fauzi Bowo) sampai Pak Ahok juga menetapkan JPO sebagai solusi untuk menempatkan para penyeberang jalan pada tempat yang semestinya. Karena di berbagai negara dan kota-kota besarnya juga disediakan seperti itu," kata Trubus saat dihubungi Rabu, (5/9/2018).

Trubus mencontohkan, di berbagai negara maju pelican crossing hanya digunakan di beberapa jalan yang bukan merupakan dari jalan protokol saja.

Tepatnya di beberapa jalan yang memiliki tingkat kepadatan yang relatif rendah sehingga tak menyebabkan macet.

"JPO ini kan kebijakan yang sudah turun temurun, tapi di zaman Pak Anies sendiri kan ini mulai berlahan diubah. Boleh pelican crossing itu bagus, tapi tidak digunakan di jalan protokol," ujarnya.

Selain itu, melihat dari sisi keamanan Trubus beranggapan bahwa pengadaan pelican crossing itu sendiri dapat meningkatkan potensi kejahatan yang dilakukan oleh pengendara motor.

Seperti penjambretan di jalan dengan kendaraan bermotor, penodongan, hingga perampokan.

"Justru menggunakan JPO tingkat keamanannya lebih tinggi itu sudah dilakukan penelitian itu. Jadi dengan adanya JPO justru membuat pelaku kejahatan tidak memiliki kesempatan," tuturnya.

Perlu diketahui, menurut penjelasan Trubus penggunaan pelican crossing sebagai fasilitas penyeberangan Ibu kota sebenarnya sudah diusulkan sejak lama jauh sebelum Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta.

Baca: Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin, Antara Erick Thohir dan Chairul Tanjung

Namun, pengadaan tersebut tak terealisasikan lantaran berbagai pertimbangan keamanan tersebut.

"Kalau dari sisi keramahan lebih bagus JPO dan selama ini terbukti. Selain itu JPO kan bisa digunankan ya kasarnya UMKM lah. Kalau usulan pelican crossing ini udah lama (dibahas) tapi ya itu tadi makanya yang diutamankan JPO itu," kata Trubus.

Penulis: Pebby Ade Liana

Berita ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: JPO Dinilai Lebih Aman Ketimbang Pelican Crossing, Pengamat Kebijakan Publik Kritik Kebijakan Anies

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini