Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan kerugian negara akibat kemacetan Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun. Anies kemudian mengoreksinya lantaran kerugian yang sebenarnya ialah Rp 100 triliun.
"Ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden (Jusuf Kalla, red) dan kami juga. Angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, lebih besar," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Anies menjelaskan, selama ini pemerintah daerah tak punya kewenangan mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Jabodetabek lantaran kewenangan itu tersebar.
Namun akhirnya, pemerintah pusat mempercayai Pemerintah Provinsi DKI untuk memegang kendali dalam mengurusi persoalan kemacetan di beberapa wilayah penyangga Ibu Kota.
"Beliau (Presiden) menunjukkan bahwa betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar," jelas Anies.
Baca: Selain Gangguan Pernapasan, Gejala Kanker Nafosaring Biasanya Mimisan dan Telinga Berdengung
Menurut Anies, daerah-daerah penyangga DKI Jakarta dirasa kurang mengeluarkan kebijakan kepada masyarakatnya untuk menggalakkan penggunaan transportasi umum.
Atas hal itu, Anies bakal berkoordinasi bersama kepala daerah di lingkup Jabodetabek untuk duduk bareng mencari solusi tepat hadapi permasalahan, sekaligus upaya mengurangi kerugian negara akibat kemacetan.
"Dalam urusan transportasi ini, Presiden melihat pentingnya DKI menjadi pihak yang mengoordinir," ujar Anies.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyayangkan besaran angka kerugian yang menguap begitu saja karena kemacetan di Jabodetabek.
Sesuai laporan Bappenas, Jokowi mengungkap bahwa setiap tahun, negara merugi Rp 65 triliun dari kemacetan Jabodetabek.
"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun," kata Jokowi dalam rapat 'Pengelolaan Transportasi Jabodetabek' di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin.