TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik Pekan Raya Jakarta ( PRJ) atau Jakarta Fair yang tengah diselenggarakan di JIExpo Kemayoran.
Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyoroti mahalnya tarif parkir hingga area PRJ yang diperbolehkan merokok.
"Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp 30.000 per sekali masuk. Tarif sebesar ini terlalu mahal. Ini sama saja menjadikan kenaikan tiket masuk secara terselubung," kata Tulus, Minggu (23/6/2019).
Dengan demikian, satu orang yang membawa mobil harus merogoh kocek Rp 70.000 untuk masuk PRJ.
Padahal, kondisi area parkir dinilai tidak nyaman, terbuka, dan berdebu.
"Manajemen PRJ seharusnya bisa menakar berapa kapasitas maksimal area PRJ dan area parkir. Bukan malah sebaliknya, pengunjung terus diterima masuk ke area PRJ sehingga sangat sulit mencari area parkir," ujarnya.
Terkait fasos fasum di area PRJ, Tulus juga menyayangkan kurangnya jumlah toilet dan mushala.
Pengunjung tak diberi penanda yang mengarahkan ke lokasi toilet dan mushala.
"Jadi pengunjung harus mencari-cari petugas untuk bertanya, di mana keberadaan toilet dan mushala. Selain itu terjadi antrean yang panjang di toilet perempuan. Di saat pengunjung membeludak seperti itu, seharusnya disiapkan portable toilet," ujar Tulus.
Selain itu, Tulus juga mengkritik banyaknya orang merokok di area PRJ.
Banyak SPG (Sales Promotion Girl) yang menjajakan dan mempromosikan produk rokok, dari berbagai merek.
Baca: Seorang Pemuda di Tambora Gantung Diri Tepat di Hari Pertunangannya
Rokok ditawarkan dengan promosi Rp 20.000 mendapatkan dua bungkus rokok, plus wadah aksesorinya.
"Dengan demikian, PRJ yang mengklaim berskala internasional, kalah dengan area pasar tradisional di Kota Bangkok (Pasar Chatuchak) yang terbebas asap rokok," ujarnya.
Tulus mengingatkan penyelenggara masih ada waktu seminggu ke depan untuk perbaikan. Ia meminta panitia bisa membuat nyaman pengunjung.
"Jangan cuma memungut tarif yang mahal, tetapi gagal menyamankan pengunjungnya. Pemprov DKI pun seharusnya mengawasi pelaksanaan PRJ tersebut," kata Tulus.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "YLKI Kritik PRJ, Mulai dari Parkir Mahal hingga Area Bebas Merokok"