Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ternyata ada yang berasal dari luar Pulau Jawa.
Melina, seorang di antara kerumunan massa ini mengaku warga Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin.
Baca: Ini yang akan Dilakukan Kubu Jokowi dan Prabowo Setelah MK Memutuskan Perkara Sengketa Pilpres
Dia rela datang ke Jakarta dan bergabung dengan massa aksi di dekat gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Melina mengatakan, hal tersebut dilakukannya agar dapat berunjuk rasa terkait putusan sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019.
"Saya sudah kumpulkan uang untuk bisa datang ke Jakarta, saya jualan keripik buat beli tiket pesawat. Dan untungnya saya berhasil kumpulkan uang dan ada di sini sekarang," kata Melina, di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
"Yang kemarin saya juga ikut unjuk rasa di sini. Iya, saya sendiri datang ke sini. Keluarga saya di rumah," sambungnya.
Selama di Jakarta, kata Melina, dirinya menyewa indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Saya ngekos di daerah Kemayoran untuk satu bulan. Per bulannya satu koma delapan juta (Rp1,8 juta)," ucapnya.
Pergi ke Jakarta, lanjutnya, sudah diketahui oleh keluarga.
"Sudah tahu mereka saya ke Jakarta. Cuma mereka memang tidak ikut, mereka di Kalimantan Selatan. Kan tiket pesawatnya juga mahal ya," jelasnya.
Baca: Emak-emak dari Garut Ini Bawa Ribuan Bacang Gratis untuk Peserta Aksi di Dekat Gedung MK
Melina melanjutkan, setelah sidang putusan MK selesai, dia bakal mengunjungi beberapa saudara sembari menghabiskan durasi indekosnya di Jakarta.
"Karena ini hari terakhir sidang MK dan saya ngekos satu bulan, harganya juga mahal, paling setelah itu saya main ke rumah saudara saya. Sekalian silaturahmi sama mereka dan ingin habiskan waktu kosnya," pungkasnya.
Dijaga Puluhan Ribu Aparat Gabungan
Pantauan Tribunnews.com, Kamis (27/6/2019) pukul 09.30 WIB, sejumlah personel gabungan TNI-Polri tampak berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.