Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) wadah bagi ribuan pengemudi pengangkut barang yang beroperasi di ibukota dan daerah menolak kebijakan perluasan nomor polisi ganjil genap di ibukota.
"Aturan itu jelas mempersulit ruang gerak kami. Praktis seluruh ibukota tertutup untuk kami dan menghalangi kerja kami mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok warga ibukota, “ kata Rusli
Sudin, koordinator pengemudi, kepada awak media di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Minggu (18/8/2019).
“Di DKI saja, kami ada 3.500 pengemudi dan kendaraannya. Belum Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan lainnya, kata Arofati Zebua dari PMGI (Paguyuban Mitra GoBox Indonesia). “Pengemudi daerah terkena dampaknya karena mereka mendisktribusikan barang ke ibukota. Dan terhambat oleh kebijakan ganjil genap di Jakarta, “ tegasnya.
“Itu akan semakin menyulitkan kami dalam mencari nafkah," kata Arsono, dari PMGJ, menambahi.
Rusli Sudin selaku koordinator aksi mengingatkan, bahwa dia dan rekan rekannya membawa logistik senilai Rp.500 miliar per tahun di ibukota. Bila dihambat, maka akan berpengaruh pada ekonomi sehari hari. “Dunia usaha dan warga juga terkena, karena distribusi logistik tidak lancar, harga akan naik, “ katanya.
Menurut Rusli, pihaknya sudah cukup disulitkan dengan aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat di wilayah terbatas saat ini. Apalagi jika ditambah dengan perluasan wilayah, yang otomatis seluruh jalur di ibukota tertutup, memaksa para pengemudi angkutan barang untuk libur atau tidak bekerja.
Hal itu disebabkan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal untuk digunakan saat penerapan aturan ganjil atau genap. "Dengan aturan sekarang saja sudah pusing untuk mencari nafkah karena harus menyesuaikan tanggal dengan plat nomor kendaraan," kata kata
Arsono.
Seorang pengemudi yang ikut hadir memberikan keterangan menyatakan, aturan itu jadi obyek oknum di jalan untuk menjadikan mereka sapi perah. “Kami jadi obyekan oknum PJR maupun DLLAJR. Terutama DLLAJR karena tak mengenal kata tilang, tapi langsung denda per orang di kendaraan, “ katanya.
Rusli Sudin menegaskan, ketika ekonomi berpindah ke digital dan serba online jalur distribusi barang dan usaha ekspedisi memegang peranan penting, “Sehingga seharusnya untuk kami di lapangan ada dispensasi, “ kata Rusli Sudin.
APABI yang dalam aksi ini mengkoordinasi 22 komunitas pengemudi berbagai pengiriman barang, baik mobil box, bak terbuka, enkel roda empat, dll, akan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di ibukota
dan melakukan aksi damai.
“Berapa pun armada kami siap. Mau seratus, seribu atau lebih ngumpul di Balai Kota atau DPRD DKI Jakarta siap. Yang penting ada kebijakan untuk kami. Tak ada ganjil genap untuk distribusi barang, karena kami menolaknya, “ tegas Rusli Sudin.