Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengakui FPI (Front Pembela Islam) menghadirkan banyak manfaat di ibu kota.
Hal itu disampaikan Anies saat memberi sambutan dalam Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019) pagi.
Ia mendorong FPI lebih memberikan manfaat sosial di usia 21 yang menurutnya masih akan menjalani perjalanan panjang.
“Harapan saya ke depan FPI bisa menunjukkan sebagai perekat bangsa Indonesia dan umat yaitu dengan mengedepankan kepedulian sosial. Kami yang ada di Jakarta merasakan sekali manfaat dan kehadiran FPI,” ungkap Anies.
Baca: Anies Baswedan: Di Jakarta Sangat Terasa Kehadiran FPI yang Memberi Manfaat
Baca: Sesuai Amanat Konstitusi, Pemerintah Didesak Segera Pulangkan Habib Rizieq
Di akhir sambutannya Anies menyapa imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab yang tak bisa hadir karena masih berada di Arab Saudi.
“Semoga yang kami cintai dan hormati, Habib Rizieq Shihab yang sedang menyaksikan dari sana (Arab Saudi) agar selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan usianya dalam masa perjuangan,” pungkas Anies.
Masih di Arab
Habib Rizieq yang merupakan pimpinan FPI sampai saat ini masih bermukim di Arab Saudi.
Ahli Hukum Pidana, Muhammad Taufik mengatakan pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap semua Warga Negara Indonesia (WNI).
Menurut dia, kewajiban memberikan perlindungan terhadap WNI itu termasuk memulangkan seseorang ke Indonesia apabila tersangkut masalah atau sudah habis izin masa tinggal di luar negeri tanpa terkecuali, termasuk tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.
Baca: Putra Almarhum Mbah Moen Jelaskan Alasan Silaturrahmi Dengan Habib Rizieq di Makkah
Dia menjelaskan, kewajiban pemerintah ini telah diamanatkan undang-undang, yakni UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, kemudian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
"Pemerintah harus tunduk pada amanat Konstitusi dan perintah Undang-Undang. Pemerintah harus berupaya untuk memulangkan HRS," kata dia, Jumat (23/8/2019).
Dia menjelaskan, konstitusi Indonesia mengamanatkan untuk memberikan dan melindungi hak asasi setiap WNI, siapapun, di manapun, dan kapanpun.
"Hukum nasional juga telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri. Namun, terdapat disparitas hukum dalam prakteknya," tegasnya.
Sebagai upaya memulangkan Rizieq Shihab, Muhammad Taufik dan sejumlah tokoh lainnya menggelar diskusi di sejumlah provinsi di Indonesia.
Acara diskusi pertama kali digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta, kedua di DKI Jakarta, Medan, dan Pontianak.
Diskusi dihadiri perwakilan sejumlah ormas, puluhan emak-emak militan yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu.
Mengenai status keberadaan di Arab Saudi, pada 28 September 2018 lalu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, memang masih berada di Arab Saudi sampai hari ini.
Namun, kata dia, Rizieq Shihab sudah tak memiliki izin tinggal di Arab Saudi.
Sejak tanggal 8 Dzul Qa’dah 1439 Hijriah atau 21 Juli 2018, Mohammad Rizieq Syihab sudah tidak memiliki izin tinggal di Kerajaan Arab Saudi.
Agus mengatakan Rizieq Shihab tak lagi memiliki izin tinggal sejak visa yang digunakan untuk berada di wilayah Arab Saudi telah melewati batas waktu yang ditentukan.
Rizieq Shihab, kata Agus, menggunakan visa ziyarah tijariyyah atau visa kunjungan bisnis yang tidak bisa dipergunakan untuk kerja.
Visa bernomor 603723XXXX ini bersifat multiple untuk beberapa kali keluar masuk dan berlaku satu tahun dengan izin tinggal 90 hari per entry.
Menurut Agus, visa yang digunakan Rizieq habis masa berlakunya pada 9 Mei 2018.
Namun visa ini diperpanjang kembali dengan visa nomor 603724XXXX hingga akhir masa tinggal atau intiha’ al iqamah pada 20 Juli 2018.
Rizieq Shihab yang tinggal di Arab Saudi sejak setahun lalu, dikabarkan dicekal untuk keluar dari negara itu pada Juli 2018.
Baca: BERITA FOTO: Keluarga Mbah Moen Temui Habib Rizieq di Makkah
Saat itu Rizieq Shihab akan terbang ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya di sebuah perguruan tinggi.
Tiga kali Rizieq batal berangkat karena dicekal.
33,3 responden ingin Indonesia terlibat aktif pulangkan Rizieq Shihab
Pembubaran ormas dan pemulangan Rizieq Shihab turut menjadi bahan survei dari lembaga survei nasional, Cyrus Network.
Dalam paparan hasil survei, Jumat (9/8/2019) di Hotel Ashley, Jakarta Pusat diketahui sebanyak 33,3 persen responden setuju jika pemerintah membantu dan berperan aktif dalam pemulangan Rizieq Shihab ke tanah air.
"Sisanya sebanyak 3,3 persen sangat setuju pemerintah bantu pemulangan. 2,6 persen sangat tidak setuju, 15,1 persen menjawab tidak setuju pemerintah membantu pemulangan Rizieq Shibab.
Baca: Diduga Overdosis Setelah Telan Pil Ekestasi, Seorang Wanita Pekerja Salon Tewas di Diskotik
Lalu 24,2 persen menjawab biasa saja dan 21,5 persen menjawab tidak tahu," papar managing Director Cyrus Network, Eko Dafid.
Lanjut survei juga membahas mengenai pemerintah yang secara resmi mulai membubarkan organisasi yang mengusung ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, seperti Hizbut Tahir Indonesia (HTI).
Baca: Masih Bertahan di Arab Saudi, Rizieq Shihab Berpotensi Kehilangan Status WNI
Menilai kebijakan tersebut sebanyak 52,4 responden setuju, 10,2 sangat setuju, 0,3 persen sangat tidak setuju, 6,6 persen tidak setuju, dan 13,7 persen biasa saja.
Berpotensi kehilangan status WNI
Pakar Hukum Pidana, Muhammad Taufik, mengatakan tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia apabila tetap berada di Arab Saudi.
Menurut dia, seharusnya pemerintah Indonesia dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada warga negara yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri.
"Ini kita justru membiarkan supaya Habib Rizieq berstatus stateless atau orang yang kehilangan kewarganegaraannya," kata Muhammad Taufik, saat dihubungi, Jumat (9/8/2019).
Jika mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, kata dia, tidak ada pasal yang mengatur seorang warga negara tidak boleh mendapatkan kembali kewarganegaraan.
Baca: Paman Prada DP yang Jadi Saksi Kunci Pembunuhan Vera Oktaria Dilaporkan Menghilang Tanpa Jejak
Sementara itu, di dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2006 ada azas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tersebut. Azas tersebut yaitu azas perlindungan maksimum.
Dia menjelaskan, azas perlindungan maksimum adalah azas menentukan pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk dapat pulang ke Indonesia, dia menambahkan, HRS saat ini memiliki dua pilihan yaitu deportasi atau amnesty kerajaan Arab Saudi.
Oleh karena itu, seharusnya Rizieq sudah dapat pulang ke Indonesia. Apalagi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tidak ada aturan upaya penangkalan bagi WNI masuk ke Indonesia.
"Tidak ada pula pasal yang mengatur penangkalan terhadap WNI untuk masuk ke dalam negeri," tambahnya.
Baca: Punya Memori 512 GB, Percuma Atau Berguna?
Sebelumnya, Rizieq Shihab hadir pada upacara pemakaman KH Maimun Zubair (Mbah Moen). Kehadiran tokoh FPI tersebut menghebohkan dunia maya.
Mengenai status keberadaan di Arab Saudi, pada 28 September 2018 lalu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, memang masih berada di Arab Saudi sampai hari ini.
Namun, kata dia, Rizieq sudah tak memiliki izin tinggal di Arab Saudi. Sejak tanggal 8 Dzul Qa’dah 1439 Hijriah atau 21 Juli 2018, Mohammad Rizieq Syihab sudah tidak memiliki izin tinggal di Kerajaan Arab Saudi.
Agus mengatakan Rizieq tak lagi memiliki izin tinggal sejak visa yang digunakan untuk berada di wilayah Arab Saudi telah melewati batas waktu yang ditentukan.