Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Rocky Gerung menyambut baik sikap aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang menolak pertemuan dengan Presiden Jokowi Jumat (27/9/2019).
Menurut Rocky Gerung, langkah yang dilakukan para Mahasiswa itu cerdas dan cerdik.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung di akun Twitter miliknya, Sabtu (28/9/2019).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang menolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi melalui demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Selasa (24/9/2019) dan Rabu (25/9/2019).
Pertemuan akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).
"Besok, kami akan bertemu dengan para Mahasiswa terutama dari BEM," kata Presiden usai bertemu sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Presiden sekaligus mengapresiasi Mahasiswa yang berunjuk rasa.
Ia memastikan, masukan Mahasiswa akan ditampung.
Misalnya, terkait revisi KUHP, Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahannya untuk menampung kembali masukan dari masyarakat.
Adapun, untuk revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU, Presiden mempertimbangkan untuk mencabutnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Namun undangan dari Jokowi itu ditolak oleh aliansi BEM se-Indonesia di antaranya BEM UI, BEM UGM dan BEM ITB.
Menurut Rocky Gerung, apa yang dilakukan oleh para Mahasiswa ini merupakan langkah yang cerdas dan cerdik.
Rocky Gerung tampak memposting artikel berita di CNN Indonesia soal penolakan tersebut.
Artikel itu berjudul "Aliansi BEM Tolak Pertemuan dengan Jokowi di Istana".
Pada komentarnya, Rocky Gerung mengapresiasi langkah para Mahasiswa tersebut.
"Cerdas dan cerdik," tulis Rocky Gerung
Adapun untuk alasan para Mahasiswa tersebut berbeda-beda.
Dari BEM UI misalnya, mereka tak hadir lantaran undangan itu hanya ditujukan kepada Mahasiswa.
Di mana mereka ingin ada lapisan masyarakat yang terdampak juga diundang dalam pertemuan tersebut.
Sementara BEM UGM enggan dijadikan alat legitimasi penguasa mengingat kejadian tahun 2015 lalu, di mana sikap Mahasiswa jadi terpecah usai pertemuan dengan Presiden.
Pun mereka menginginkan agar pertemuan dengan Jokowi digelar secara terbuka dan ditayangkan di tv nasional.
Kemudian BEM ITB meminta agar undangan dilakukan secara resmi.
Ini detail masing-masing alasan para Mahasiswa.
BEM UI
1. Bahwa demonstrasi yang terjadi selama beberapa hari ke belakang adalah tuntutan kami dalam menegakkan demokrasi dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Bahwa demonstrasi yang terjadi selama beberapa hari ke belakang merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan Pemerintah Republik Indonesia atas segala permasalahan yang terjadi seperti kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, pengesahan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi.
3. Bahwa demonstrasi dengan tuntutan yang disusun dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi merupakan gerakan yang bergejolak secara organik karena luapan kekecewaan masyarakat yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia.
4. Bahwa kami mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan intimidatif oleh aparat terhadap para demonstran di berbagai daerah.
5. Bahwa kami mengecam segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para aktivis.
6. Bahwa dengan ini kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan dan dua orang mahasiswa Kendari.
7. Bahwa kami menuntut Presiden untuk menindaklanjuti secara tegas segala bentuk tindakan represif yang telah dilakukan oleh aparat kepada seluruh massa aksi serta menuntut Presiden untuk segera membebaskan aktivis yang dikriminalisasi.
8. Bahwa dampak yang terjadi akibat adanya pembahasan dan/atau pengesahan RUU bermasalah (RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba), kebakaran hutan, segala bentuk tindakan represif dan intimidatif oleh aparat, kriminalisasi aktivis, dan masalah lain yang mengancam demokrasi dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya berdampak bagi mahasiswa namun juga masyarakat secara luas.
9. Bahwa kami menyayangkan undangan terbuka hari ini yang hanya ditujukan kepada mahasiswa, tetapi tetapi tidak mengundang elemen masyarakat terdampak lainnya.
BEM UGM
Menyikapi undangan terbuka ajakan pertemuan dari Presiden Joko Widodo kepada mahasiswa, BEM KM UGM dengan ini menyatakan :
Bahwa sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasa dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Bahwa pada aksi kemarin, tidak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga kaum buruh, petani, dan nelayan yang juga terdampak apablila sejumlah RUU disahkan.
Sehingga, kami menyesalkan apabila undangan tersebut hanya ditujukan untuk mahasiswa tanpa melibatkan perwakilan elemen masyarakat lainnya.
Bahwa di saat yang sama, kami kecewa setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang mana di era Pasca Reformasi seolah mendapatkan angin segar
Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrai sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif.
Namun demikian, kondisi saat ini mengharuskan Presiden untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi.
Bahwa hari ini mahasiswa sedang berduka cita sehubungan dengan adanya korban luka maupun korban jiwa yang menimpa massa aksi di berbagai daerah.
Kami memandang menghadiri undangan di istana di tengan kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan.
Bahwa kami melihat apresiasi pemerintah terhadap demonstrasi tidak sesuai dengan tindakan pemerintah baru-baru ini yang melakukan penangkapan aktivis dan penahanan massa aksi serta danya instruksi kepada menristekdikti untuk meminta rektor menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik.
Bahwa Aliasni BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup
Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah.
Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat legitimasi penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan.
Bahwa kami merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.
Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemua, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.
Secara sederhana, tuntutan kami tidak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan.
Sehingga BEM KM UGM menyatakan sikap:
1. Tidak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden yang akan dilakukan pada Juma, 27 September 2019
2. BEM KM UGM hanya bersedia bertemu Presiden apabila:
- Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
- Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Refrormasi' secara tegas dan tuntas.
Demikian sikap BEM KM UGM. Hidup Mahasiwa! Hidup Rakyat Indonesia.
BEM ITB
Keluarga Mahasiswa Institut Teknbologi Bandung ( KM ITB ) memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Alasan ini didorong oleh tidak adanya surat resmi atas undangan tersebut.
Mereka melihat ajakan Presiden ini disampaikan secara informal melalui kanal berita dan media sosial.
Undangan pertemuan ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung MPR-DPR pada Selasa dan Rabu lalu.
Para perwakilan mahasiswa diundang untuk hadir di Istana Merdeka siang ini, namun perwakilan ITB menuntuk untuk diadakannya pertemuan terbuat serta undangan resmi.
"Kami menghargai undangan dari Bapak Presiden Joko Widodo, namun kami ingin pembicaraan ini diketahui oleh masyarakat Indonesia.
Sebab tuntan kami kepada pemerintah sudah jelas dan tuntutan ini muncul secara organik dari berbagai kegelisahan yang muncul di masyarakat. kami ingin masyarakat mengikuti perkembangannya sebab mereka adalah bagian integral dari perjuangan pernyampaian aspirasi," ujar Royyan Abdullah Dzakiy, selaku Presiden Kabinet KM ITB.
Tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa ini merupakan tuntuta dari banyak pihak.
Terdapat dua tuntutan umum yang dibawa oleh KM ITB, yaitu terkait dikeluarkannya Perppu oleh Presiden Republik Indonesia untuk mencabut UU KPK yang sudah direvisi, serta tuntutan untuk tolak mengesahkan pimpinan KPK yang memiliki catatan negatif.
Lalu ada empat tuntutan umum yang dibawa dalam maklumat tuntutan reformasi, yaitu :
1. Restorasi upaaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Restorasi demokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemenuhan HAM.
3. Restorasi bangsa, hapuskan diskriminasi dan ketimpangan.
Ketidakhadiran mahasiswa ini juga merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa ITB terhadap rentetan kejadian yang muncul selama dan pasca aksi ini berlangsung.
Beberapa hal tersebut seperti jatuhnya korban di beberapa kota saat aksi ini berlangsung, aksi represif terhadap mahasiswa dari pihak kepolisian serta penangkapan beberapa pendukung aksi mahasiswa.
"Kami sangat menyayangkan adanya korban dari aksi ini dan berduka cita atas meninggalnya rekan-rekan seperjuangan kami. oleh karena itu kami menuntut adanya ajakan resmi serta penyelesaian dari tuntutan yang telah kami sampaikan," tambahnya.