TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad meminta DPRD segera mengagendakan pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2020.
Sebab, katanya, aturan Kemendagri mengharuskan APBD 2020 segera diketok pada akhir November tahun ini.
Idris berkata, DPRD memiliki waktu kurang dari dua bulan guna membahas secara mendalam ihwal APBD 2020 yang diprediksi mencapai Rp 96 triliun.
"Sudah sebulan berlalu begitu saja sejak kami dilantik karena menunggu nama pimpinan definitif. Akibatnya, agenda yang menjadi tanggung jawab DPRD molor, khususnya pembahasan APBD 2020 dan juga pemilihan Wagub," kata Idris dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2019).
• Tinggal Seorang Diri, Jasad Lansia di Bekasi Ditemukan Membusuk di Rumahnya
• Cerita Anak Indigo Naomi Menelusuri Menara Saidah, Pengalaman Tak Terlupakan karena Lihat Sosok Ini
Menurutnya, keterlambatan dalam penyerahan nama-nama calon pimpinan definitif mengakibatkan kinerja dewan tidak efektif.
Dia juga meminta agar penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) segera terlaksana pada Oktober tahun ini.
Jika pembahasan AKD kembali molor, lanjutnya, ruang pembahasan APBD 2020 akan sukar menghasilkan pembahasan yang berkualitas.
"Saya yakin semua partai ingin APBD yang berkualitas. Tapi, APBD senilai Rp 96 triliun tidak akan maksimal kalau pembahasannya satu bulan. Ini sebenarnya sudah sangat mepet sekali," ujarnya.
Idris pun mengajak seluruh partai fokus membahas APBD hingga dua bulan ke depan.
Dia mengimbau, agar anggota DPRD yang baru mempelajari usulan anggaran dan menguasai proses penganggaran.
Tujuannya, kata dia, agar segera membahas secara teliti dan kritis draf usulan dari gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Kalau DPRD yang baru mau menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya, inilah saatnya. Pembahasan APBD 2020 ini ajang pembuktian kualitas para anggota DPRD yang kembali terpilih maupun yang baru terpilih," ujar Idris.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: PSI Minta DPRD DKI Jakarta Jangan Molor Bahas APBD 2020