Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini Bank DKI, menggandeng sejumlah PKL di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.
Lewat kerjasama ini, para PKL Sunda Kelapa yang menjadi merchant JakOne Mobile, kini bisa menerima transaksi non tunai berbasis QR Code.
Dalam kesempatan itu, Bank DKI juga secara simbolis menyerahkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) berupa fasilitas gerobak dan etalase kepada para PKL.
Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi mengatakan bantuan tersebut adalah bentuk dukungan terhadap program kerja Pemprov DKI terhadap pelaku UMKM di Ibu Kota.
"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bank DKI kepada pelaku UMKM di DKI Jakarta dan dukungan terhadap Program Kerja Pemprov DKI," ucapnya, di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
Tak cuma itu, Bank DKI juga siap memberikan bantuan ke pedagang yang butuh akses permodalan.
Salah satu BUMD DKI ini menyediakan fasilitas Kredit Monas 25, 75 dan 500, yang bisa digunakan para pedagang untuk menunjang usahanya.
"Bank DKI siap berdiskusi dan membantu untuk pengembangan lebih lanjut, demi memaksimalkan layanan kepada para pedagang disini," kata Babay.
Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi mengapresiasi bantuan yang diberikan Bank DKI kepada para PKL di sekitaran Masjid Sunda Kelapa.
Apalagi katanya, masjid ini adalah salah satu kebanggaan, dan berada di lingkup kawasan ring satu Jakarta Pusat. Sehingga menurut Irwandi sudah sepatutnya penataan PKL di kawasan ini, harus lebih rapi ketimbang wilayah lain.
"Apalagi pengunjungnya orang kantoran. Ini menjadi kebanggaan tetapi harus menjadi perhatian kita," ujar Irwandi.
Dengan bantuan fasilitas tersebut, Irwandi berharap para pedagang bisa menjaga kebersihan. Sekaligus menghilangkan kesan bahwa PKL cuma bikin kotor dan kumuh.
Bahkan agar bisa menjaga kesan rapi dan enak dipandang, Irwandi bakal tegas menindak para PKL yang enggan ikuti aturan.
"Kita ingin PKL bersih, rapi dan tidak kumuh. Kalau nanti ada pedagang nggak mau ikut aturan, hanya ada dua pilihan, mau mengupgrade dirinya atau keluar dari sini," tegas dia.