Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Akhir-akhir ini publik ramai membicarakan anggaran lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Viralnya RAPBD DKI Jakarta tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Disisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut ada masalah dalam sistem e-Budgeting yang merupakan warisan dari gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Temuan adanya anggaran lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana, dalam dokumen APBD 2020 yang bisa diaksesnya.
Namun, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, mengaku ada kesalahan mengetik.
Baca: VIRAL Video Water Barrier di Tol Pandaan, Malang, Bergerak Sendiri, Jasamarga Beri Penjelasan
Baca: Aibon Viral, Anies Baswedan Pernah Tegur soal Bolpoin Rp 635 M, Stabilo Rp 3 M, dan Kertas Rp 213 M
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " aku Susi, Selasa (29/10/2019), sebagaimana dilansir Kompas.com.
Dirangkum Tribunnews, berikut fakta mengenai viralnya anggaran lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar:
1. Komentar KPK
Menanggapi anggaran lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan DPD harus menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD setiap tahunnya.
"Dalam konteks proses yang sedang berjalan ini pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting agar DPRD bisa menjadi, katakanlah, mitra yang krtitis menjalankan fungsi pengawasannya," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/10/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Febri menyebutkan DPRD mesti memainkan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya secara seimbang dalam mengawasi masalah anggaran.
Untuk meminimalisasi kemungkinan lolosnya anggaran-anggaran yang nilainya tidak masuk akal.
Febri pun mengatakan KPK siap membantu mencegah kemungkinan tersebut.
Meski begitu, ia tidak menyebutkan secara jelas pencegahan apa yang akan dilakukan.
"Kalau penindakan kami tidak mungkin menyampaikan secara terbuka. Di semua daerah yang kami datangi, semua daerah terkait pencegahan."
Baca: Oknum Bonek Rusuh setelah Persebaya Kalah, Kerusakan Stadion GBT hingga Bajul Ijo Harus Ganti Rugi
Baca: Kronologi Pembunuhan Ayah Dibacok Anaknya karena Diduga Pacaran Lagi, Pelaku Beri Pengakuan
"Kalau ada kebutuhan-kebutuhan pencegahan lebuh lanjut, KPK sangat terbuka," tandas dia.
2. Tito Karnavian akan bicara dengan Anies Baswedan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya akan bertemu Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, terkait viralnya anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta yang tengah menjadi sorotan.
Dilansir Kompas.com, Tito menuturkan anggaran bermasalah tersebut bisa dibicarakan dan diperbaiki karena masih berbentuk RAPBD.
"Nanti saya komunikasikan dengan Pak Gubernur. Saya sendiri kan baru."
"Bicara dengan Pak Anies dan Pak Prasetyo, saya kan kenal baik dua-duanya," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
"Kita lihat saja nanti. Kan masih ada mekanisme internal di sana."
"Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu," imbuhnya.
3. Tak menyangka akan viral
Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Sudarman, tidak menyangka anggaran mengenai lem aibon yang diunggahnya menjadi viral.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp 82 M untuk Lem Aibon, Apa Kata KPK?
Baca: Konfirmasi Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh, Terkait Lem Aica Aibon Rp 82 Miliar
Mengutip Kompas.com, Sudarman menjelaskan, ia meng-input anggaran lem aibon dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) karena sekolah-sekolah di Jakarta Barat belum meng-input rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
Sementara anggaran biaya operasional pendidikan harus segera dimasukkan dalam sistem e-budgetting setelah Sudin Pendidikan menerima pagu anggaran.
"Kalau menurut saya ya enggak masalah, tapi ternyata kan memang ada masalah."
"Dan ini pun untuk perbaikan ke depannya kayak apa. Artinya jangan berpikir yang simple," terang Sudarman, Rabu.
Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Agus Ramdani pun membenarkan pernyataan Sudarman.
Anggaran lem aibon di KUA-PPAS hanya bersifat sementara sampai rancangan kegiatan dan anggaran sekolah di-input sekolah-sekolah.
4. Anies sebut politikus PSI sedang cari 'panggung'
Anies Baswedan mengatakan kritikan PSI mengenai anggaran lem aibon disebutnya sebagai ajang cari 'panggung' sebagai anggota fraksi baru.
Anies mengaku, sebelumnya ia sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya terkait anggaran janggal.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review."
Baca: Soal Pengadaan Lem Aibon Senilai Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Disdik DKI
Baca: Anies Baswedan Berikan Balasan Nylekit Saat PSI Soroti Anggaran Janggal Pemprov DKI Jakarta
"Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” tutur Anies di Balai Kota, Rabu, sebagaimana dilansir Kompas.com.
Ia pun menyebutkan tidak mempublikasikan anggaran janggal itu karena tak mau mencari perhatian publik.
Ia memilih fokus memperbaiki sistem peng-inputan anggaran.
“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan."
"Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” tegasnya.
5. Ada masalah di sistem e-Budgeting
Terkait viralnya anggaran lem aibon, Anies Baswedan menyebut ada kesalahan disistem penganggaran digital yang merupakan warisan BTP alias Ahok saat menjabat sebagai gubernur sebelumnya.
Dikutip dari Tribun Jakarta, Anies mengatakan sistem e-budgetting masih memiliki banyak kelemahan.
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," kata Anies, Rabu.
"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," lanjutnya.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Umumkan UMP 1 November
Baca: 5 Anggaran Kontroversial DKI Jakarta, Lem Aibon, Pohon Plastik Hingga Instalasi Bambu, Twitter Ramai
Saat ini, Anies mengaku tengah mengupayakan perbaikan sistem lebih canggih.
Anies menargetkan sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting.
"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," ujar Anies.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Ardito Ramadhan/Ihsanuddin/Jimmy Ramadhan Azhari/Cynthia Lova, TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)