Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana enggan menyalahi dua pejabat eselon II yang mundur di tengah polemik pembahasan anggaran 2020.
William menyebut, seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah merupakan tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kami PSI nggak mau salahkan ANS (Aparatur Negari Sipil-Red), karena dasarnya mereka siap transparan dan sudah terbiasa dikritisi hingga ‘dikuliti’.
"Malah yang nggak transparan itu Pak Anies Baswedan, karena kontrol kebijakannya ada pada gubernur,” kata William saat dihubungi pada Jumat (1/11/2019).
Atas dasar itulah, William enggan menyalahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Edy Junaedi, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan yang mundur dari jabatannya.
Mundurnya mereka dari eselon II di tengah polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
“Terlihat yah dari cara pak gubernur selalu salahkan sesuatu di luar dirinya seperti sistem, selalu salahkan anak buah dan salahkan gubernur sebelumnya,” ujar William.
Menurut dia, kejadian seperti ini harusnya menjadi momentum yang baik bagi Anies dalam mengubah gaya kepemimpinannya.
Sebagai kepala daerah, harusnya Anies siap ‘pasang badan’ bila ada polemik di bawah kepemimpinannya.
“Kalau ada gempa politik atau gempa kebijakan, gubernur harusnya pasang badan lindungi anak buah, itu yang ksatria menurut saya,” jelasnya. (Fitriyandi Al Fajri)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: UPDATE Politisi PSI Sebut Gubernur Anies Tanggung Jawab soal Mundurnya Edy Junaedi
PDIP duga Anies tekan anak buahnya
Dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menyatakan diri mundur dari jabatannya.
Diduga, mundurnya dua pejabat yakni Kepala Bappeda DKI dan Kadisparbud DKI karena anggaran di dalam di dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga, keputusan dua pejabat Pemprov DKI itu menanggalkan jabatannya lantaran adanya tekanan dari Gubernur Anies Baswesdan akibat penyusunan anggaran yang berantakan.
Dijelaskan Gembong, seharusnya Anies tidak melimpahkan kesalahan-kesalahan dalam penyusanan anggaran ini kepada pihak lain.
Politisi senior ini menyebut, bila Anies mengetahui kesalahan dalam penganggaran, sebaiknya dicari solusinya.
"Ini kan membuat celah untuk konfrontasi dengan pihak lain. Kenapa tidak diperbaiki saja yang menjadi kekurangan, tidak menyalahkan orang lain," ujarnya.
"Kalau ini dilakukan pak Anies kan enggak tambah gaduh," tambahnya.
Terlebih, proses penganggaran sendiri sudah dilakukan sejak lama dan sebelum dibahas dengan anggota dewan telah dipresentasikan di depan sang Gubernur.
"Soal perencanaan ini kan bukan dilakukan sebulan-dua bulan. Sebelum mereka menyanpaikan ke DPRD pasti sudah dipresentasi kepada pimpinannya dulu," kata Gembong.
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.
Tak hanya Mahendra, Kepala Dinas Disparbud DKI Jakarta Edy Junaidi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri.
Edy Junaidi sendiri sempat menjadi sorotan setelah anggaran Rp 5 miliar untuk influenser terkuak.
Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warnaget.
Meski demikian, Edy Junaidi sempat menyebut telah menghapus anggaran itu sejak awal Oktober 2019.
"Awal Oktober, anggaran ini memang sudah kami hapus di dalam sistem," kata Edy, saat konferensi pers di area gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies sebut mundurnya Kepala Bappeda tak ganggu penyusunan anggaran
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pengunduran diri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak menghambat proses pembahasan anggaran.
Diketahui, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda yang ditunjuk Anies telah mengikuti proses penyusunan anggaran selama sebulan belakangan ini.
Diketahui, sebelum ditunjuk sebagai Plt Kepala Bappeda, Suharti menduduki posisi Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman.
Ia baru menduduki jabatannya itu sekira satu bulan lebih setelah Gubernur Anies Baswedan melantiknya pada Kamis (12/9/2019) lalu menggantikan pejabat sebelumnya yang pensiun.
"Jadi selama beliau di sini sebulan lebih, itu salah satu tugas beliau adalah bekerja bersama Bappeda," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
"Jadi ini tandemnya akan langsung, bisa langsung jalan karena beliau mengikuti semua proses," tambahnya menjelaskan.
• SPN Kabupaten Tangerang Minta Sistem Penentuan UMK Dibenahi, Tekankan Regulasi Survei Pasar
• Baru 1 Bulan Jabat Deputi Gubernur, Suharti Ditunjuk Anies Jadi Plt Bappeda DKI Jakarta
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya. (Dionisius Arya Bima Suci)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Anies Baswedan Pastikan Pengunduran Diri Kepala Bappeda Tak Hambat Pembahasan Anggaran