Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Achmad Nawawi mengungkapkan BK akan membahas laporan Ketua LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto yang melaporkan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana.
Sugiyanto melaporkan William karena dinilai membuka anggaran janggal ke publik melalui media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan.
"Besok (hari ini) kami akan membahas laporan Bapak Sugiyanto. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hasil rapat soal laporan ini," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Senin (4/11/2019).
Baca: PSI: Gubernur Anies Jangan Salahkan Bawahan
Baca: PSI Dituduh Anies Cari Panggung setelah Bongkar Anggaran Lem Aibon, William Bantah: Sudah Tugas Kami
Menurut dia, BK hanya menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh William.
Keputusan hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Kalau kami bertugas hanya menyelesaikan permasalahan atau laporan yang mengenai dugaan pelanggaran, nanti hasilnya akan kami serahkan kepada pimpinan," ujarnya.
Diketahui, Ketua LSM dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI.
Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.
Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.
Apalagi postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya, Senin.Â
Harus Didukung
Pengamat politik Muhammad Qodari mengatakan, tindakan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI yang menyuarakan kejanggalan pengajuan anggaran Pemprov DKI Jakarta harus didukung.
Pasalnya, apa yang dilakukan anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana merupakan salah satu tugas anggota Dewan.