Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah kembali menemukan anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Ima Mahdiah menjelaskan, Disdik DKI mengajukan anggaran Rp 52 miliar yang diperuntukan bagi alat praga siswa SMKN jurusan bisnis managemen.
Baca: Kata PDIP soal Manuver NasDem: Mereka Sudah Ambil Ancang-ancang untuk Pilpres 2024
Tapi anehnya, alat peraga itu berupa pasir.
"Dia di SMKN bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya? Jadi pasir itu adanya di kolom di penyediaan BOP SMPN terus ada di BOP SMK jurusan bisnis manajemen," kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Bukan cuma pasir, ia juga dapati anggaran ganjil lainnya seperti, pengadaan helm proyek sebesar Rp 34,27 miliar, cat tembok Rp 18,91 miliar, thinner Rp 40,1 miliar.
Lalu, cat minyak berwarna Rp19,78 miliar, kaca bening Rp18,54 miliar, kertas ukuran F4 Rp186,7 miliar, hingga anggaran untuk penyediaan air mineral senilai Rp10 miliar.
Anggaran ini ia temukan tersebar di Suku Dinas Pendidikan wilayah 2 Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
Dirinya ragu jika komponen anggaran tersebut masih bersifat dummy atau sementara. Pasalnya temuan ini disisir dari draf KUA-PPAS terbaru yang sudah dibahas.
Ima pun mengaku dokumen yang ia jadikan rujukan didapatkan langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah dibahas bersama Komisi E DPRD DKI.
"Temuan anggaran ini masuk dalam KUA-PPAS yang sudah direvisi menjadi Rp89 triliun. Jadi aku minta yang terupdate, setelah kita nyisir ketemu ini lah," terangnya.
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini pun mengakui jika pembahasan komponen anggaran secara rinci baru dilakukan usai revisi KUA-PPAS tersebut disahkan.
Lalu dilanjutkan ke tahap pembahasan rancangan APBD (RAPBD).
Namun menurutnya, anggota dewan perlu juga mencermati komponen-komponen tersebut.
Mengingat, ada ratusan ribu komponen yang harus ditelisik supaya anggaran ganjil semacam ini tak bisa lolos dari pembahasan.
Baca: Anggaran Janggal Draf KUA-PPAS DKI Hasil Pembahasan: Pengadaan Helm Proyek Anak Sekolah Rp34 Miliar
Terlebih, pengesahan APBD sudah mesti diketok pada akhir November.
"Setidaknya ini memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma ini kan dikasih ke kita dulu dong," pungkasnya.