Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI pada Selasa (12/11).
Pemanggilan ini menyusul laporan atas pembongkaran dokumen rancangan KUA-PPAS tahun 2020 yang ia unggah ke media sosial.
Agenda pemanggilan sendiri adalah untuk klarifikasi. Ia mengaku menjawab sejumlah pertanyaan. Salah satunya soal bagaimana kronologi dirinya hingga mengunggah rancangan anggaran yang belum final itu ke media sosial.
"Saya menjawab apa yang ditanyakan. Salah satunya terkait kronologi kami upload itu ke media sosial. Sikap politik kami dari PSI memang ingin APBD rancangan hukum diupload. Itu tujuan kami," ungkap William di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Baca: Penuhi Panggilan Badan Kehormatan, William PSI: Saya Tetap Minta Gubernur Buka RAPBD 2020 ke Publik
Saat ini ia belum tahu apakah dirinya melanggar kode etik seperti yang dituduhkan pelapor atau tidak.
Sebab proses yang baru saja ia jalani baru sebatas tanya-jawab satu arah. Politikus PSI ini pasrah, menyerahkan segala keputusan kepada BK.
Meskipun terancam sanksi tegas, William bakal terus mengkritisi setiap anggaran yang diusulkan Pemprov DKI jika hal itu dianggap janggal.
Baca: Dinilai Lebih Pentingkan Trotoar Ketimbang Banjir, Anies: Tak Semua yang Kita Kerjakan Terberitakan
PSI akan terus mendorong transparansi anggaran dimulai sejak tahap perencanaan, bukan seperti sikap Pemprov DKI yang ingin membuka rancangan anggaran jika prosesnya sudah final.
"Kalau menurut saya itu (transparansi anggaran) harga mati. Pasti kami akan terus mengkritisi setiap anggaran-anggaran tersebut dan semuanya akan kami buka," ucap dia.
"Jadi itu udah jadi sikap politik PSI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami nggak akan goyah," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William Aditya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Baca: Komisi A DPRD DKI Rekomendasikan Anggaran TGUPP Dialihkan Pakai Dana Operasional Anies
Sugiyanto menilai William sudah melanggar ketentuan dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya tindakan yang dilakukan William menimbulkan kegaduhan di publik. Sebab politikus PSI itu membuka dokumen rancangan anggaran DKI yang belum final lewat forum tak resmi seperti jumpa pers dan media sosial.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya.