Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas usulan anggaran pembangunan trotoar Rp 204 miliar dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2020.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho membenarkan pemangkasan anggaran tersebut.
"Karena diminta efisiensi, anggaran dikurangi, sehingga pembangunan trotoar menjadi sekitar Rp 1 triliun," kata Hari di Gedung DPRD DKI, Selasa (12/11/2019).
Dampak dari pemangkasa anggaran tersebut, Dinas Bina Marga akan menunda pengerjaan trotoar di tiga ruas jalan.
Baca: Ini Respon Ketua DPRD saat Tahu Sekda DKI Saefullah dari Partai Gerindra Masuk Kandidat Cawagub DKI
Antara lain, trotoar di Jalan Letjen Suprapto, Jalan Kebon Sirih dalam paket satu, serta Jalan Balap Sepeda di paket dua.
Pertimbangan menunda pengerjaan trotoar lantaran pada tahun depan ada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) di ruas jalan tersebut.
Efisiensi anggaran juga berdampak pada target panjang ruas trotoar yang akan digarap.
Baca: Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Temuan PDIP dan PSI Hal Biasa: Dulu Saya Temuin Rp 1,2 Triliun
Dari target garapan awal sepanjang 103 kilometer, kini cuma 95 kilometer atau berkurang 8 kilometer.
"Karena anggaran kita efisiensi, sehingga paket satu dikurangi sekitar Rp150 miliar. Kemudian kalau paket dua dikurangi Rp50 miliar. Pengerjaan di jalan itu kita hold dulu," tuturnya.
Sebelum diketok palu, Komisi D DPRD DKI menganggap pengajuan anggaran Rp 1,2 triliun untuk revitalisasi trotoar pada tahun 2020 yang diusulkan Bina Marga terlalu besar.
Sebab jumlah anggaran yang diusulkan memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga sebesar Rp 3 triliun.
Baca: Ketua DPRD DKI Tolak Kebijakan Pemprov yang Menebangi Pohon Tua
Pertimbangan lainnya, pemerintah mengalami defisit.
Sehingga perlu dilakukan efisiensi terhadap sejumlah komponen anggaran.
"Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya Rp3 triliun sekian," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah.
Ida menilai Pemprov DKI harusnya punya skala prioritas program dalam menyusun anggaran.
Saat ini, Pemprov DKI perlu memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sungai di Jakarta.
Supaya, curah hujan yang turun pada saat musim penghujan bisa tertampung sekaligus meminimalisir banjir.
"Beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini harus segera diselesaikan. Kalau saya melihat konsentrasinya (Pemprov DKI) justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW," ujar Ida.