Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan segera menutup rumah potong hewan (RPH) babi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.
Alasannya, keberadaan RPH yang dikelola PT Dharma Jaya tersebut sudah cukup meresahkan warga.
"Keberadaan rumah pemotongan hewan babi yang dikelola PT Dharma Jaya di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat telah dilaporkan masyarakat karena sudah menimbulkan keresahan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto, dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Menurut dia, limbah dari tempat potong hewan babi tersebut sudah mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap.
Baca: PKS: Ketidakjelasan Status UFPRS Bikin Lambat Penetapan Penghuni Rumah DP 0 Rupiah
Hal itu disebut berdampak pada kegiatan dagang dan usaha makanan masyarakat sekitar hingga menimbulkan kerugian.
Kerugian yang ditimbulkan dari keberadaan RPH tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peredaran Unggas.
"RPH tersebut sudah semestinya ditutup karena sudah bertentangan dengan Perda DKI Nomor 4 Tahun 2007," kata Purwanto.
Baca: Gerindra dan Demokrat Kompak Minta Anies Tutup Rumah Potong Babi di Jakarta Barat
Apalagi babi yang dipotong setiap harinya cuma 200 ekor atau hanya cukup menyuplai 10 hingga 20 persen kebutuhan daging babi di Jakarta.
Partai Gerindra meminta kepada Anies Baswedan mengalihfungsikan lima hektar lahan RPH Kelurahan Kapuk untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Baca: Mobil Jokowi Terjebak Macet Akibat Perbaikan Trotoar di Kuningan, Ini Reaksi Anies Baswedan
"Dari luas RPH yang mencapai lima hektar akan lebih bermanfaat jika dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat luas," ujar dia.
Senada dengan Gerindra, Fraksi Demokrat DPRD DKI jakarta juga meminta kepada Gubernur Anies Baswedan secepatnya menutup RPH babi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.
"Demokrat meminta agar Rumah Potong Babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," kata Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari dalam kesempatan yang sama.