Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Bioteknologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menanggapi menanggapi silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait banjir yang melanda kawasan Ibu Kota.
Menurut Ali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jakarta seharusnya mengerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, perosalan di hulu tersebut diluar kewenangan Pemprov DKI.
"Di hulu kewenangannya ada di luar keweangan DKI Jakarta, itu yang sedang kita kerjakan, pemerintah pusat bersama dengan pemprov Jabar," tutur Ali saat berbicara di Kompas TV, Rabu (1/1/2020) malam.
Ali menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya telah menyusun startegi untuk mengatisipasi kejadian banjir besar.
Diantaranya yakni dengan membangun dua bendungan serta menata jalur hulu.
"Tahun 2016 akhir kita kemudian menandatangani kontrak membangun Bendungan Ciawi dan Bendunga Sukamahi."
"Bendungan Ciawi itu kapasistasnya kira-kira 6,45 juta m3 dan sukamahi kira-kira 1,6 juta m3," lanjutnya.
Namun demikian, bendungan tersebut masih dalam proses.
Diharapkan dengan bendungan tersebut, air kiriman dari hulu dapat ditahan lebih lama untuk sampai di Jakarta.
"Kita tahan dengan total kapasitas tadi bisa sampai 8 juta m3, kita bisa perpanjang."
"Lalu kita bisa mengurangi dampaknya kira-kira sampai 30% setidaknya yang masu ke DAS Ciliwung dan kemudian ke Cisadane," terang Ali.
Namun demikian menurutnya, penanganan banjir selain membenahi hulu, juga perlu dilakukan normalisasi kali, serta pembenahan drainase di wilayah bawah hulu.
"Diantaranya misalkan normalisasi kali, mengembalikan situ-situ, kemudian waduk yang ada, danau yang ada, lalu membenahi drainase baik itu mikro, makro maupun penghubung yang ada," jelasnya.
Ali juga menyoroti, soal normalisasi kali ciliwung yang baru 16 km dinormalisasi dari total sepanjang 33 km.