Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Petisi online pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta telah ditandatangani lebih dari 210 ribu orang.
Hingga berita ini ditulis, Sabtu (4/1/2020) sore, sebanyak 210.611 orang telah mendukung petisi ini.
Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Petisi tersebut dicanangkan oleh akun 'Opini Kamu'.
Tertulis dalam petisi tersebut, Anies Baswedan dianggap gagal dalam pengambilan berbagai macam arah kebijakan dan keputusan.
Baca: Sambil Minum Kopi di Warkop, Anies Ditunjukan Warga Video Banjir Terjang Kawasan Bukit Duri
Berikut isi petisi tersebut :
"Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan telah membuat DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan.
Mulai membengkaknya APBD DKI Jakarta 2018, gaji TGUPP yang tembus 70-an orang dengan biaya gaji puluhan juta rupiah per kepala per orang, banjir muncul kembali, diskotik yang ditutup buka kembali, sampah menumpuk di mana-mana,
pohon plastik, PKL yang merajalela mengambil badan trotoar, naiknya NJOP, susahnya mendapat layanan publik dan kesehatan, rusunawa yang tidak terurus, trotoar Senayan yang tidak kunjung selesai,
tiang bendera peserta ASIAN GAMES 2018 yang hanya ditopang bambu kecil yang dibelah, bongkar pasang jalur sepeda dan trotoar, pencantuman anggaran aneh bernilai miliaran di APBD 2020
Baca: Jumlah Korban Banjir di Jabodetabek : 60 Orang Meninggal dan 2 Orang Hilang
dan terakhir karena ketidakbecusannya, banjir besar akhirnya melanda di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 yang menyebabkan kerugian material dan korban meninggal.
Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!"
Tanggapan DPRD DKI Jakarta
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memberikan komentarnya terhadap petisi ini.
Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.
Baca: Malam Minggu Anies Baswedan, Tinjau Warga Terdampak Banjir di Kampung Pulo
Sebab kata dia, penandatangan petisi tersebut tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.
Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.
"Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu," kata Gembong Warsono, Jumat (3/1/2020) dilansir Tribunnews.
Gembong Warsono juga mengungkapkan pihaknya menghargai sikap masyarakat.
"Saya kira kita hargai sikap itu," ungkapnya.
Baca: Anies Pastikan Sekolah Terdampak Banjir Bisa Lakukan Kegiatan Belajar-Mengajar
Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.
Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.
Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.
"Selama ini kan memang Pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir," ujarnya.
"Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh Gubernur," ungkapnya.
Baca: Anies Baswedan & Menteri Basuki Beda Opini Soal Banjir, Pensiunan Jenderal: Jangan Ditubruk-tubrukan
Sebab Banjir Menurut Anies
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir bervariasi dan tidak bisa disamakan di seluruh daerah.
Dilansir Kompas.com, Anies Baswedan menyebut banjir terjadi di daerah-daerah yang diprediksi diguyur hujan berintensitas tinggi.
Anies Baswedan mengungkapkan penyebab banjir di tiap daerah harus diteliti lebih lanjut,
Ia menyebut Pemprov DKI masih berfokus untuk mengevakuasi warga korban banjir.
Baca: Minta Semua Posko Monitor Cuaca Dibuka, Tito Karnavian: Pusat Membantu Bila Ada Status Darurat
Penyebab banjir baru akan diteliti setelah proses evakuasi rampung.
Anies Baswedan menekankan, penyebab banjir di tiap daerah bisa berbeda-beda.
"Kontributornya itu bervariasi, ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain."
"Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable," kata Anies Baswedan.
Sementara itu data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Sabtu (4/1/2020) pukul 10.00 WIB, jumlah pengungsi di Jabodetabek mencapai lebih dari 173 ribu orang.
Baca: Pernyataan Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta 2020, Anak Buah Kerja Nonstop dam Anak-anak Main Air
Dikutip dari bnpb.go.id, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengungkapkan jumlah pengungsi naik menjadi 173.064 orang (39.627 KK).
Jumlah pengungsian total di Jabodetabek berjumlah 177 titik.
Sementara itu jumlah korban meninggal bertambah menjadi 53 orang.
Bertambahnya korban meninggal akibat banjir diketahui berasal dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak.
Sedangkan satu orang masih dikabarkan hilang.
Baca: Zaman Ahok Pompa Rusak Nggak Dibiarkan
Tercatat 103 kecamatan di Jabodetabek terdampak banjir dan longsor.
(Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto/Danang Triatmojo) (Kompas.com/Nursita Sari)