Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso menyebut tidak ada gunanya menyalahkan pihak-pihak tertentu soal banjir di Jakarta.
Diketahui, belakangan ramai di media sosial aksi saling menyalahkan terkait bencana banjir di Jabodetabek oleh para pendukung.
Tak hanya itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berbeda pandangan soal penyebab banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek.
Untuk itu, Sutiyoso menuturkan, tak ada gunanya ribut dan saling menyalahkan terkait banjir.
Yang perlu dilakukan adalah fokus untuk menangani dampak banjir yang terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sutiyoso dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (4/1/2020).
"Kita fokus ajalah, nggak ada nyalah-nyalahin orang, nggak ada yang ngomel, nggak ada gunanya itu," ujar Sutiyoso.
Menurut Sutiyoso, saat banjir terjadi karena curah hujan saat intensitasnya sangat ekstrem sehingga akan sulit dijangkau oleh manusia untuk menghentikannya.
"Karena curah hujan itu bukan tinggi saat ini, ekstrem. Ekstrem artinya sulit untuk kita jangkau siapapun itu," terang Sutiyoso.
Tak hanya itu, Sutiyoso juga menyebut banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetap juga di beberapa daerah di Indonesia.
"Jadi nggak usah ngomel, nggak usah ribut sekarang fokus bagaimana mengevakuasi orang," kata Sutiyoso.
Sutiyoso meminta semua aparat yang terkait dikerahkan untuk membantu mengatasi persoalan pasca banjir.
"Kerahkan semua yang ada, kerahkan kekuatan kita," ujarmya.
"Ada tentara, ada polisi, panggil mereka bikin tenda, dapur yang bersih."
"Duitnya dari Pemda dari partisipasi masyarakat, itu saja seharusnya," tegasnya.
Beda Pandangan Menteri PUPR dengan Gubernur DKI Jakarta
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda pandangan terkait penyebab banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan saling tuding soal penyebab banjir.
Basuki menyebut, banjir terjadi akibat mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta.
Basuki menilai, mandeknya normalisasi sungai di DKI Jakarta membuat dampak banjir menjadi lebih besar.
Pasalnya, dari rencana normaliasi 33 kilometer Sungai Ciliwung, Pemerintah DKI Jakarta baru menyelesaikan 16 kilometer.
Diketahui, sejak Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 2017 lalu, langkah normaliasi Sungai Ciliwung memang terhenti.
"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusunan Sungai Ciliwung nyata sepanjang 33 kilometer yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer," ungkapnya dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020).
Basuki menuturkan, di 16 kilometer yang sudah dinormalisasi saat ini aman dari luapan air.
Namun, daerah yang belum dilakukan normalisasi saat ini tergenang air.
Basuki menuturkan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Anies Baswedan terkait program normalisasi tersebut.
"Termasuk di Kali Pasanggrahan juga dengan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur," ujar Basuki.
Basuki menyebut, Anies sudah mengambil langkah-langkah untuk mengambil lahan yang akan dinormalisasi.
"Menurut beliau (Anies) tadi, masyarakat sudah diajak diskusi, dan InsyaAllah bisa menerima itu dan mudah-mudahan bisa kita tangani," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan menilai banjir terjadi akibat masuknya air dari luar Jakarta yang tidak terkendali.
"Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."
"Maka apapun yang akan kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ungkap Anies.
Lebih lanjut Anies menyebut, pada Maret 2019 lalu di Kawasan Kampung Melayu tetap dilanda banjir meskipun dilakukan normalisasi.
"Artinya kuncinya ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir," Jelas Anies.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)