Pemprov DKI Dikritik Anggarkan Rp 4 Miliar Untuk Beli 6 Speaker, PSI: Mirip Era Perang Dunia II

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengkritik Pemprov DKI yang menggelontorkan dana Rp 4 miliar untuk membeli enam set pengeras suara atau speaker.

Pengeras suara itu dibeli oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk memperkuat sistem peringatan bencana yang sebelumnya telah dipasang di 14 titik rawan banjir.

Sistem peringatan dini menggunakan pengeras suara ini dianggap William merupakan cara kuno.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II ya."

"Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Tak hanya itu, William juga menyebut hal ini merupakan kemunduran bagi Pemprov DKI.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki sistem peringatan dini yang lebih canggih.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.

Baca: Kritik Ucapan Fahira Soal Demo Banjir Jakarta Dipolitisasi, Pengamat: yang Tak Dipolitik Hanya Salat

Baca: Digugat Rp 42 M oleh Korban Banjir, Terungkap Daftar Kekayaan Anies Baswedan, Utangnya Capai Rp 54 M

Baca: Demo Minta Anies Mundur Disebut Norak, Eko Kuntadhi: Banjir Minta Gubernur Jadi Presiden,Nggak Wajar

Melalui fitur tersebut, politikus muda itu menyebut, masyarakat dapat segera mendapat pemberitahuan bila tinggi muka air di pintu air sudah dalam posisi bahaya.

Cara seperti ini dinilai William lebih efektif dibandingkan menggunakan pengeras suara.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya."

"Serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata William.

Diketahui, BPBD berencana membeli enam set perangkat pengeras suara canggih untuk memperkuat sistem peringatan dini.