Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Tim Relawan Jakarta Maju Bersama Usman Abdul Aziz menanggapi soal kritik yang diberikan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana soal revitalisasi monas.
Diketahui, revitalisasi kawasan monas sisi selatan menjadi sorotan banyak pihak.
Publik mengkritik penebangan pohon yang dilakukan di pelataran selatan monas yang direvitalisasi.
Dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (6/2/2020), Usman menilai informasi yang disampaikan William soal revitalisasi monas tidak valid.
"Saya meyayangkan betapa bobroknya informasi yang Mas William dapatkan dari tim nya atau dari DPR internal Mas William."
"Bahwa informasi yang Mas William dapatkan itu sama sekali nggak valid dan sama sekali nggak lengkap," tegas Usman.
Usman pun menanggapi pernyataan William yang meragukan soal penanaman pohon kembali di area monas untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Tadi dibilang di mana letak akan ditambah pohon sampai dengan 64 persen, ke depan itu kita akan menghilangkan parkir IRTI," kata Usman.
Lebih lanjut, Usman menjelaskan, parkir IRTI untuk parkiran mobil dan motor di monas akan dihilangkan dan diganti dengan pohon yang rindang dan padat.
"Bahkan pohon yang sudah dipindahkan itu jauh lebih banyak dari pada pohon yang nanti akan kita pindahkan."
"Dan kita tanam dengan pohon-pohon yang baru yang bisa kita rindangkan," terangnya.
Menurut Usman, informasi seperti itulah yang seharusnya diketahui oleh William.
"Jadi nggak hanya sekedar mengkritik atau nggak hanya sekedar menyerang, tapi juga berdasarkan fakta," paparnya.
Usman kemudian menyinggung soal Partai PSI yang melaporkan kasus revitalisasi monas tersebut ke KPK.
"Sangat disayangkan karena lulusan hukum nggak ngerti cara melaporkan seseorang ke KPK."
"Harus ada buktinya, harus ada bahan-bahannya sampai akhirnya ditolak, ini kan mempermalukan, ini mempermalukan diri sendiri," ungkapnya.
Usman menyayangkan hal tersebut, ia menyebut, jangan sampai saat punya tendensi kepada seseorang tapi akhirnya mengorbankan nama baik diri sendiri dan partainya.
"Menurut saya ini politis dan itu menurut saya wajar bagi partai baru untuk mencari panggung," ungkapnya.
Kritik William Aditya Soal Revitalisasi Monas
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengkritik soal pelaksanaan revitalisasi monas yang menebang banyak pohon.
Ada beberapa poin persoalan yang menjadi alasan William menolak adanya revitalisasi Monas tersebut.
Pertama, ia mempermasalahkan soal buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Hal tesebut diungkapkan William dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (6/2/2020).
"Artinya ketika beliau (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) membabat, menggunduli Monas bagian selatan tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah pusat," terang William.
Menurut William, seharusnya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta melakukan koordinasi terlebih dahulu soal revitalisasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Beliau adalah bawahan presiden karena kita dalam bentuk negara kesatuan."
"Sehingga gubernur itu harus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi," tegas William.
Persoalan kedua, yakni soal di mana pohon-pohon yang telah ditebangi tersebut.
"Soal ke mana pohon-pohon yang ditebang tersebut, sampai sekarang belum ada kejelasan mana berita acara penebangan pohon tersebut," terangnya.
William pun mempertanyakan, diapakan pohon tersebut setelah ditebang.
"Ini yang menjadi catatan apakah dijual ataukah dibuang, dibakar itu harus ada penjelasan sampai sekarang seperti apa," kata William.
Pasalnya, jika pohon yang telah ditebang tersebut dijual seharusnya uang hasil penjualan pohon itu masuk ke kas negara.
"Belum lagi kita sekarang melihat bahwa ikon ibu kota sekarang digunduli," ucap William.
Tak hanya itu, William juga menganggap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak punya semangat untuk melakukan pelebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Monas.
Baca: Kritik Revitalisasi Monas, Politikus PSI William Aditya: Anies Harusnya Koordinasi dengan Presiden
Baca: Perlu Tebang Pohon untuk Revitalisasi Monas, Sutiyoso Ceritakan Proses Pemindahan Pohon pada Eranya
"Apalagi terakhir ada lagi isu terkait dengan RTH dijadikan pusat kuliner," lanjutnya.
Namun, diketahui sebelumnya, Anies sempat mengatakan, RTH akan dinaikkan, dari 53 persen menjadi 64 persen.
"Nah ini sekali lagi, kan itu yang dibabat kan 190 pohon lalu diganti lagi dengan pohon yang namanya pohon pule."
"Pohon pule ini kalau kita hitung ini lebih murah dari pohon yang ditebang, pohon mahoni," terangnya.
William pun beranggapan, itu masih berupa wacana dan belum ada eksekusi terkait dengan rencana ke depan untuk menambah RTH hingga mencapai 64 persen.
"Karena kita lihat sudah tidak ada lagi ruang yang besar di Monas itu untuk menanam pohon, kan," terang Wlliam.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI sempat menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas sisi selatan lantaran tidak mengantongi izin dari Komisi pengarah.
Sesuai ketentuan Keppres Nomor 25 Tahun 1995, semua pembangunan di kawasan Medan Merdeka harus mendapatkan izin dari Komisi Pengarah yang dipimpin Mensesneg dan sejumlah menteri.
Lantaran hal itu, Pemprov DKI akhirnya mengajukan surat permohonan izin revitalisasi Monas.
Komisi Pengarah pun telah menggelar rapat untuk membahas proyek tersebut.
Hasilnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka meminta Pemprov DKI segera mengeksekusi proyek revitalisasi Monas sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)