Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menyelidiki dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan BUMD DKI Jakarta, yakni PD Sarana Jaya.
PD Sarana Jaya membenarkan adanya pemanggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri terhadap sejumlah karyawan mereka.
"Betul kita memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu, dan sudah ada beberapa karyawan yang dimintai keterangan juga," kata Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer, saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).
Baca: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, KPCDI: Mahkamah Agung Dengarkan Kesulitan Rakyat Kecil
Karen mengaku pihaknya akan terus kooperatif terhadap jalannya penyelidikan yang dilakukan Dittipikor Bareskrim.
Tapi soal detail kasus yang tengah diselidiki, PD Sarana Jaya masih enggan membeberkannya ke publik.
Ia juga enggan menjawab tegas apakah kasus dugaan korupsi pembelian lahan itu berkaitan dengan program unggulan Gubernur Anies Baswedan, yakni hunian DP 0 Rupiah.
Baca: Hasil Autopsi Ungkap Penyebab Kematian Putri Karen Pooroe, Polisi Segera Lakukan Ini
"Kalau untuk detailnya kami masih belum tahu karena itu ranahnya kepolisian. Kita cuma diminta keterangan dan kita kooperatif," jelas dia.
Diwartakan sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya.
Hal ini dibenarkan oleh Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi awak media pada Senin (9/3/2020) malam.
"‎Benar masih penyelidikan," ungkap Argo.
Dalam proses penyidikan, lanjut Argo, penyidik telah meminta klarifikasi pada pihak terkait melalui beberapa pemanggilan saksi.
Siapa saja pihak yang dipanggil dan duduk perkara kasus, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu belum mau merinci.
Baca: Kronologi Lengkap Tabrakan Speedboat dengan Kapal Long Boat yang Tewaskan Dandim Kuala Kapuas
"Penyidik belum memberi info lanjutan," tambahnya.
Sebagai informasi PD Sarana Jaya adalah BUMD DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek properti strategis di ibu kota.
Diantaranya, pengembangan kawasan sentra Primer Tanah Abang hingga pembangunan hunian dengan uang muka Rp 0, alias program DP 0 Rupiah.