News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Imbas Virus Corona, Layanan KRL Ikut Dibatasi: Hanya Beroperasi Jam 6 Pagi - 8 Malam

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas sedang memasang spanduk pengumuman perubahan rute perjalanan kereta rel listrik di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta akan mengeksekusi penggantian wesel di Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota. Imbasnya, perjalanan Commuter Line alias kereta rel listrik (KRL) bakal direkayasa selama 11 hari mulai Jumat (14/2/2020) hingga hingga 23 Februari 2020. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobilitas tinggi dianggap jadi penyebab pesatnya pertambahan kasus virus corona atau COVID-19 di ibu kota dan wilayah penyanggah.

Menimbang kondisi ini, Pemprov DKI Jakarta memperluas pembatasan transportasi umum guna menekan laju perpindahan masyarakat.

Baca: Dinkes DKI Buat Fitur Skrining Online Gejala Covid-19, Coba di Sini

Dinas Perhubungan DKI, Kementerian Perhubungan dan PT KCI sepakat turut membatasi layanan kereta commuter (KRL).

Penyesuaian layanan KRL ditetapkan beroperasi mulai jam 06.00 - 20.00 WIB.

Jika normalnya ada 991 perjalanan KRL per hari, kini dibatasi hanya 276 saja atau sekitar 28 persen.

Perjalanan yang dikurangi adalah rute di luar jam yang ditentukan.

"Sesuai koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan dan PT KCI, maka operasional KRL juga akan menyesuaikan dengan layanan transportasi Jakarta," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Sabtu (21/3/2020) malam.

Menyusul penetapan status darurat bencana, Pemprov DKI kembali membatasi moda transportasi umum terhitung mulai Senin (23/3) besok.

Pembatasan berlaku bagi MRT Jakarta, LRT, dan TransJakarta.

Jam operasional ketiga moda transportasi ini diperpendek, mulai pukul 06.00 - 20.00 WIB.

Kuota penumpang juga dibatasi.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan, pembatasan kuota penumpang mengacu pada konsep Social Distancing Measure, dengan jarak minimal 1 meter.

Kuota penumpang dibatasi 60 orang per gerbong atau 360 orang untuk satu rangkaian kereta.

Jarak kedatangan kereta tetap seperti biasa, alias 5 menit pada jam sibuk, dan 10 di luar jam sibuk.

"Kami akan menjaga headway atau jarak antar kereta tetap seperti biasa. Kami pastikan tidak akan ada antrean saat di stasiun maupun hendak masuk kereta," ujar William di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020).

Begitu pula dengan TransJakarta. Penyesuaian operasional bus dibuka pukul 06.00 - 20.00 WIB.

Penumpang yang sudah masuk halte sebelum pukul 20.00 WIB, tetap terangkut.

Adapun pembatasan kuota diterapkan seperti sebelumnya.

Bus gandeng yang punya kapasitas tampung 150 pelanggan, kini dibatasi 60 pelanggan.

Bus tunggal juga hanya mengangkut 30 pelanggan.

Sementara, bus Royal Trans dan Mikro Trans disetop operasionalnya.

"Kami juga menerapkan jarak aman di dalam bus, yakni saat berdiri jarak aman selebar satu lengan, sedangkan saat duduk jarak aman selebar satu kursi," ungkap Plt Direktur Utama PT Transjakarta Yoga Adiwinarto.

Pada kesempatan serupa, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyebut LRT Jakarta menerapkan kebijakan yang sama seperti MRT dan Transjakarta.

Yakni operasional mulai pukul 06.00 - 20.00 WIB, dengan headway atau jarak antar kereta setiap 10 menit.

Antrean penumpang pada tiga moda transportasi itu akan dilakukan di luar halte atau stasiun.

Baca: Dua Dokter Meninggal karena Covid-19, IDI Akui APD Tenaga Medis Terbatas

Alasannya karena mencegah terjadinya kepadatan di dalam ruangan sempit, yang mana justru membuat potensi penularan virus makin besar.

"Antrean akan dibuka di luar halte atau stasiun, yang mana kita juga ingin menjaga kapasitas penumpang untuk bus atau kereta," ucapnya.

Sudah 974 perusahaan di Jakarta berlakukan Work From Home

Pemprov DKI mencatat ada 367.491 karyawan dari 974 perusahaan yang bekerja dari rumah alias work from home (WFH) karena wabah virus corona atau Covid-19.
Jumlah tersebut juga seiring dengan seruan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI lewat surat edaran Nomor 14/SE/2020 tentang Imbauan Bekerja di Rumah (Work From Home) pada 15 Maret lalu.

Baca: Dua Dokter Meninggal karena Covid-19, IDI Akui APD Tenaga Medis Terbatas

Kepala Disnakertrans DKI Andri Yansyah menjelaskan angka karyawan yang bekerja di rumah diproyeksikan terus bertambah, menyusul adanya seruan kembali dari Gubernur Anies Baswedan pada Jumat (20/3) kemarin.
"Angkanya kemungkinan bakal terus bertambah, mengingat pak Gubernur pada Jumat kemarin kembali menyerukan soal social distancing measure (pembatasan interaksi)," ungkap Andri saat dihubungi, Sabtu (21/3/2020).
Dalam seruan Disnakertrans, ada tiga kategori imbauan bagi perusahaan.
Yakni menghentikan seluruh kegiatan usaha, mengurangi kegiatan usaha sampai paling minimal, serta tak boleh menghentikan kegiatan bagi perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini, sanksi belum diberlakukan bagi mereka yang tak mengikuti surat edaran, lantaran kebijakan ini sifatnya masih imbauan.
"Belum ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikuti SE karena surat itu sifatnya hanya imbauan," ungkap dia.
Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan minta seluruh kegiatan perkantoran disetop untuk sementara waktu.
Anies juga meminta perkantoran menutup fasilitas operasional, dan beralih berkegiatan usaha dari rumah.
Sedangkan bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan kantornya, bisa mengurangi jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional sampai batas minimal.
Hal ini dituangkan dalam Suruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19).

Baca: Kata Artis Detri Warmanto Sebelum Dinyatakan Positif Corona, Sebut Thermogun Tak Bisa Jadi Patokan

Lewat seruan ini, Anies meminta perkantoran mendorong sebanyak mungkin karyawannya bekerja dari rumah. 
Anies juga mengimbau dunia usaha untuk memperhatikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini