Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan pengecualian bagi tempat makan dalam penerapan kebijakan pembtasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal ini disampaikan Anies Baswedan dalam konferensi persnya di Balaikota Jakarta, pada Kamis (9/4/2020) pukul 22.40 WIB.
Anies menyampaikan semua sektor baik itu pemerintah maupun swasta yang berkewajiban untuk menghentikan seluruh pekerjaannya.
Namun, terdapat sepuluh sektor yang mendapat pengecualian pemberhentian kegiatan pekerjaan tersebut, salah satunya adalah sektor bahan pangan, makanan juga minuman.
"Warung, restoran, rumah makan, bisa tetap buka tetapi tidak diizinkan untuk makan atau menyantap makanan di lokasi," kata Anies, dilansir YouTube KompasTV dalam siaran langsung.
Lebih lanjut, Anies mengatakan pihak rumah makan tersebut harus memberlakukan pembelian di bawa pulang.
"Semua makanan diambil, dibawa, atau tidak ada dine in, (tetapi) take away," ujarnya.
Baca: Seluruh Aktivitas Perkantoran di Jakarta Selama PSBB Dihentikan, Kecuali Sejumlah Sektor Ini
Baca: Selama Masa PSBB, Warga Ibu Kota Tetap Bisa Menggelar Pernikahan, Ini Syaratnya
Pembelian makanan di rumah makan dapat diterapkan dengan pembelian secara pengantaran (delivery) dengan dibungkus.
Walau demikian, Anies menegaskan pemerintah DKI Jakarta tidak bermaksud menghentikan usaha rumah makan.
Namun, ia menjelaskan peraturan tersebut dibuat untuk menghentikan interaksi antarorang di rumah makan.
"Kegiatan itu (usaha makanan) bisa jalan, tetapi dengan pembatasan," tegasnya.
Sedangkan, pengecualian lainnya yang diberikan kepada dunia usaha yaitu meliputi sektor berikut.
1. Kesehatan
2. Bahan pangan, makanan dan minuman
3. Energi