Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) di sejumlah stasiun di Kabupaten Bogor dilaporkan mengalami penumpukan.
Penumpukan ini terjadi karena adanya pengurangan operasional KRL.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba, menyebutkan pada pagi ini karena masih ada yang belum menerapkan kerja dari rumah untuk karyawannya.
Baca: Yuk Tingkatkan Sistem Kekebalan Tubuh dengan 7 Gerakan Yoga Ini Setiap Pagi, Bisa Dicoba di Rumah
Baca: Penanganan Corona, Jokowi Sebut per Hari Dapat Lakukan 10 Ribu Tes PCR
Tetapi Anne mengatakan, penumpukan penumpang KRL ini hanya terjadi di Stasiun Bogor saja, dan penumpukannya di pemberangkatan awal saja.
"KCI sebagai operator layanan KRL berupaya memenuhi aturan terkait PSBB yang ada, dan mengambil langkah untuk tetap memberikan layanan yang sesuai," ujar Anne saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2020).
Anne juga menyebutkan, pihaknya berharap pemberlakukan PSBB ini juga dibarengi dengan kontrol dan pengawasan dari pemerintah setempat, utamanya mobilitas masyarakat itu sendiri.
Sementara itu menurut Manager External Relations PT KCI Adli Hakim, KCI menerjunkan lebih dari 4.000 petugas pelayanan dan pengamanan yang dibantu anggota marinir, dan tersebar di 80 stasiun untuk memberikan edukasi kepada para pengguna bahwa terdapat pengaturan untuk membatasi jumlah pengguna di dalam KRL.
"Hal ini agar penerapan physical distancing sesuai Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur terkait PSBB pada moda transportasi dapat berjalan," ujar Adli, Senin (13/4/2020).
Ia menambahkan, untuk antisipasi kepadatan hari ini, PT KCI telah menjalankan 5 jadwal kereta tambahan yaitu 3 dari Stasiun Bogor, 1 dari Stasiun Bojonggede, dan 1 dari Manggarai.
"Kemudian untuk antisipasi kereta terakhir pada sore hari sejak Sabtu 11 April 2020, telah dikerahkan penambahan kereta. Pengaturan antrean juga dilakukan oleh petugas secara berlapis sejak pengguna masuk di stasiun," kata Adli.
Menurut Adli, dalam praktiknya penerapan PSBB ini harus diikuti dan didukung oleh semua pihak.
"Untuk itu kami harap pelaku usaha yang masih mengharuskan karyawannya bekerja di kantor, dapat menginstruksikan karyawan bekerja dari rumah atau memberi kelonggaran jam kerja sehubungan adanya keterbatasan jam operasional dan kapasitas penumpang pada seluruh moda transportasi publik," ujar Adli.