Baca tanpa iklan
Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak mampu menerapkan PSBB periode pertama di Ibu Kota dengan baik.
"Pelaksanaan PSBB di Jakarta itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai sebuah kebijakan untuk mengendalikan pergerakan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19,"
Baca: DPRD DKI Minta Anies Terbitkan Kepgub Gratiskan Sewa Rusun yang Terdampak PSBB
Tigor mengungkapkan hal ini masih terlihat dari belum patuhnya warga Jakarta dalam melakukan social distancing atau physical distancing.
"Kalau kita lihat di kampung-kampung tetep aja masyarakatnya keluar, berkerumun, masih berkumpul-kumpul," ujar Tigor.
Hal ini disebut Tigor karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan.
"PSBB juga tidak dipersiapkan dengan baik kepada masyarakat di kampung-kampung," ujarnya.
Selain itu, Tigor juga menyebut kegagalan bersebut juga dikarenakan kurangnya pengorganisasian.
"Masyarakatnya santai seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa," ungkap Tigor.
Tigor menilai PSBB periode pertama di Jakarta tidak berjalan baik.
"Kalau pun jalan itu ketika pengawasan di jalan-jalan raya, di check point-nya saja," ucapnya.
"Itu pun masih banyak pelanggaran, banyak yang berboncengan, tidak pakai masker," imbuhnya.
Baca: Peniadaan Ganjil Genap di Jakarta Kembali Diperpanjang Hingga 22 Mei 2020
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Data Kacau, Anggota DPRD DKI Jakarta Justru Masuk Daftar Penerima Bansos".
(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi)