Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk meringankan beban masyarakat sebagai dampak Covid-19.
Langkah pemerintah dengan memberikan Kartu Prakerja diapresiasi oleh kalangan anggota dewan.
"Saya kira kita tidak perlu memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap kebijakan Pemerintah Jokowi tentang Kartu Prakerja ini," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili, Rabu (29/5/2020).
Ace Hasan Syadzili menjelaskan, Pemerintah harus diberi kesempatan untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
"Saya yakin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi dalam menangani Covid 19 dan dampak sosial-ekonomi telah melalui kajian yang mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Ketua DPP Partai Golkar itu.
Diakui Ace Hasan Syadzili, faktanya Kartu Prakerja ini mendapatkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring (dalam jaringan) untuk Kartu Prakerja ini.
"Ini tandanya bahwa keberadaan kartu prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pendemic Covid 19," ujar Ace Hasan Syadzili.
Apalagi kemungkinan adanya pemutusan kerja atau PHK yang saat ini sudah hampir terjadi 1,6 juta dan akan terus berlanjut, harus dicarikan solusi untuk mengatasinya. Kartu Prakerja akan semakin dibutuhkan masyarakat, terutama yang terkena PHK.
Selain peserta kartu prakerja akan mendapatkan insentif dari Pemerintah, juga mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring.
"Kenapa daring? Karena tidak mungkin pada saat pandemic Covid 19 ini peserta kartu prakerja akan mendapatkan pelatihan konvensional. Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill tersebut," jelas Ace.
Terkait vendor platform daring, Ace menjelaskan, Pemerintah sudah menyatakan bahwa mekanisme penentuannya sudah dilakukan secara terbuka.
Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kreadibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.
Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja, ya mereka sendiri.
Beberapa peserta Kartu Prakerja sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka.
"Saya setuju bahwa setiap program Pemerintah, apapun programnya termasuk Program Kartu Prakerja, Bansos Tunai dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak Covid-19 ini perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan," urai Ace.
Ace juga menyerukan kepada sesama pendukung Pemerintah untuk bersatu mengawal program penanganan Covid-19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020.
"Saya percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi ini telah melalui kajian berbagai prespektif, termasuk aspek hukumnya. Dan kebijakan itu dilakukan semata-mata untuk merespon langkah yang cepat dan tanggap dalam upaya melawan Covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat," kata Ace.