Baca tanpa iklan
Dalam mengatasi ketidaksesuaian data, menurut Fadjroel, Kementerian Sosial telah memberikan fleksibilitas kepada RT/RW, pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan.
"Sehingga warga miskin dan warga yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos. Hal ini juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," katanya.
Selain itu menurut Fadjroel, Presiden telah memerintahkan Kementerian Sosial untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan Bansos.
Karena skema bansos yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak.
"Diantaranya perluasan PKH, paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, gratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA. Selain bansos pemerintah pusat, bansos juga diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan skema bansos yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal," pungkasnya.