Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berangsur akan mengurangi jatah pembagian bantuan sosial (bansos) bagi warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.
Bantuan sosial dari Pemprov DKI sendiri sudah didistribusikan sejak April atau tepat setelah pemberlakuan PSBB tahap pertama.
Pemprov DKI akan meneruskan bansos hingga Desember 2020.
Baca: Salurkan Bansos untuk Purnawirawan TNI, Kemensos: untuk Atasi Dampak Pandemi dan Bentuk Penghargaan
Baca: Kasun di Tulungagung Didemo Warga, Diduga Potong Bansos Covid-19, Lengser Setelah 20 Tahun Menjabat
Secara total, Pemprov bersama Kementerian Sosial akan mendistribusikan bansos dengan total lebih dari 2,4 juta kepala keluarga (KK).
Rinciannya, 1.299.849 KK kewajiban Kemensos, dan 1.147.537 KK tanggung jawab Pemprov DKI lewat Dinas Sosial.
"Perlu diketahui pembagian sembako kita akan terus dilaksanakan sampai gelombang pertama Juli dan diteruskan sampai Desember," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam diskusi virtual, Jumat (26/6/2020).
Tapi jumlah calon penerima akan berangsur berkurang hingga menuju Desember, seiring pelonggaran sejumlah sektor secara bertahap dan perbaikan ekonomi warga pasca penerapan masa transisi.
Mengingat di masa transisi ini, warga yang mencari penghasilan dari ojek daring dan usaha yang sebelumnya dilarang buka, kini bertahap sudah kembali dibolehkan beraktivitas.
Mereka yang ekonominya sudah kembali pulih nantinya akan dihapus dari daftar penerima bansos.
"Namun demikian nanti jumlah pembagian sembako akan semakin berkurang seiring pelonggaran dan perbaikan ekonomi kita," ucapnya.
"Karena sebelumnya ojek online dan usaha yang tidak bekerja atau mati itu bisa bekerja kembali. Dan nanti secara berangsur tidak mendapat bantuan sosial," tutur dia.
Guna memperlancar proses tersebut, Pemprov DKI sudah aktif melakukan pencatatan dan pemutakhiran terhadap data calon penerima bansos.
Kata Riza, pemutakhiran data yang akurat jadi penting untuk menghindari masalah baru di masa mendatang.
"Tentu kita harus punya data primer yang baik sehingga pengurangan-pengurangan itu tidak menimbulkan masalah baru," pungkas Riza.