Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi Muhammad Rifky mengatakan setuju dengan perluasan kawasan Ancol yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
Sebab kata dia, perluasan pembangunan Ancol sendiri sudah dilakukan sejak era gubernur-gubernur sebelumnya.
"Kami, Bamus setuju-setuju saja. Toh pengembangan tempat wisata Ancol juga sudah dibangun sejak Gubernur DKI era Ali Sadikin, Bang Yos (Sutiyoso), sampai Foke (Fauzi Bowo)," kata Rifky saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2020).
Apalagi tujuan perluasan Ancol ditujukan supaya taman rekreasi dan wisata itu bisa naik kelas hingga level Asia Tenggara.
Baca: Kritisi Anies Baswedan yang Izinkan Reklamasi Ancol, Yunarto Wijaya: Tertawalah Sebelum Dilarang
Namun dalam proses pembangunannya, Bamus Betawi meminta Pemprov DKI tetap melakukan mengikuti aturan perundangan.
Kajian teknis juga diharapkan dilaksanakan lebih dulu supaya dampak lingkungan yang mungkin terjadi bisa diantisipasi dini.
Kajian itu mulai dari penanggulangan dampak banjir, kajian pemanasan global, perencanaan pengambilan material, prasarana dasar, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Prinsipnya, kami hanya mengingatkan, yang terpenting semua aturan diikuti dan Pemprov betul-betul melakukan kajian teknis terkait," ungkapnya.
"Selama itu bermanfaat dan dapat mengundang wisatawan, juga meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), saya kira bagus. Apalagi konon ini akan jadi tempat wisata terbaik di Asia Tenggara, termasuk pembangunan Masjid Apung dan Museum Rasulullah," ujar dia.
Adapun sikapnya ini sekaligus meluruskan pernyataan Zainuddin yang mengatasnamakan Bamus terkait penolakan perluasan kawasan Ancol.
Kata Rifky, Zainuddin saat ini tidak masuk dalam kepengurusan Bamus Betawi periode 2018-2023, pimpinan Abraham Lunggana (Haji Lulung). Sehingga pernyataannya disebut bukan mencerminkan sikap Bamus.
"Saya ingin meluruskan kalau pernyataan Haji Oding itu bukan sikap Bamus, karena dia bukan lagi pengurus Bamus Batawi," tuturnya.
Hal ini sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Rupublik Indonesia No. ahu 0003133.AH.01.07 Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Badan Musyawarah Betawi 1982, dengan Ketua Umum Zainudin dan Sekjen M.Iksan.
"Haji Oding kan sudah punya ormas baru, sudah pegang SK yaitu Perkumpulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982, jadi itu saja dipake," pungkasnya.