Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta turun dari jabatannya.
Permintaan ini terlontar dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.
Alasannya karena Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.
"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).
Sebagai seorang pimpinan yang dipilih langsung oleh masyarakat, ia pun menyebut, upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI seharusnya didukung oleh masyarakat.
Namun, kenyataannya banyak warga Jakarta yang ternyata melanggar protokol kesehatan dan belum disiplin dalam menerapkannya.
"Seharusnya warga Jakarta itu taat dan patuh, tapi sejauh ini malah meningkat warga Jakarta yang terpapar Covid-19," ujarnya.
"Jangan-jangan warga Jakarta sudah tidak mendukung Anies sebagai gubernur," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Minta Anies Baswedan Mundur, Ini Alasannya
Baca juga: Jokowi Depak Anies Baswedan di Rabu Pon saat Reshuffle Kabinet, Besok Lantik Listyo Jadi Kapolri
Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur Anies Baswedan tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19.
Ia menyebut, Anies Baswedan meminta Presiden Joko Widodo turut campur tangan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah daerah penyangga ibu kota.
"Pak gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek," ucapnya, Selasa (19/1/2021).
Baca juga: Penggali Makam Covid-19 di TPU Jombang Unjuk Rasa, Janji Rp 1 Juta per Lubang Belum Direalisasi
Baca juga: Jokowi Depak Anies Baswedan di Rabu Pon saat Reshuffle Kabinet, Besok Lantik Listyo Jadi Kapolri
Politisi Gerindra ini berharap, campur tangan pemerintah pusat tak hanya dalam bentuk kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) saja.
Tapi juga terkait peningkatan sarana dan fasilitas kesehatan di daerah, khususnya di sekitar Jakarta.
Pasalnya, banyak warga Bodetabek yang akhirnya memilih dirawat di Jakarta lantaran kurang memadainya faskes di tempat tinggalnya.