Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkait elektabilitas sejumlah tokoh pada pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
Hasilnya, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing cukup ketat dengan Menteri Sosial Tri Rismaharani.
Dalam skenario head to head atau hanya ada dua pasang calon, Anies Baswedan sebagai petahana unggul dengan dipilih oleh 45 persen responden.
Namun, elektabilitas Risma tak terpaut cukup jauh dari Anies.
Mantan Wali Kota Surabaya itu dipilih oleh 36 persen responden. Artinya, elektabilitas Anies dan Risma hanya selisih 9 persen.
"Meski Anies masih unggul, tapi ini (elektabilitas Risma) mengancam elektabilitas Anies. karena selisihnya hanya di bawah 10 persen, ini sangat rawan," kata Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurrahman, Senin (15/2/2021).
Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Risma di DKI Jakarta Melesat Karena Rajin Blusukan
Elektabilitas Risma meningkat tajam, Anies stagnan
Menurut Ade, elektabilitas Risma di pilkada DKI memang meningkat signifikan dalam setahun terakhir.
Dalam survei semi terbuka, yakni responden diberi 16 nama calon gubernur, Risma mendapat elektabilitas sebesar 23,5 persen.
Angka itu meningkat signifikan ketimbang survei pada Juli 2020 saat elektabilitas Risma sebagai cagub DKI hanya 4,2 persen.
"Ini saya pikir ada efek dari kehadiran beliau setelah ditunjuk jadi Menteri Sosial, ada kegiatan beliau blusukan yang langsung dirasakan masyarakat Jakarta," kata Ade.
Sementara itu, elektabilitas Anies justru cenderung stagnan dalam setahun terakhir.
Pada Juli lalu, dengan survei metode semi terbuka, Anies dipilih oleh 40 persen responden. Pada survei kali ini, elektabilitasnya hanya naik sedikit ke angka 42,5 persen.
"Kalau kita lihat, Anies cenderung stagnan," kata Ade.
Dengan data tersebut, Ade menilai bukan tidak mungkin Risma bisa mengancam elektabilitas Anies, terlebih lagi masih ada cukup waktu sampai pilkada DKI selanjutnya.
Pilkada DKI paling cepat akan digelar pada 2022 mendatang, atau bisa jadi pada 2024, tergantung dengan hasil pembahasan UU pemilu antara DPR dan pemerintah.
"Kalau Risma terus melanjutkan aktivitas beliau blusukan di DKI Jakarta, ini akan mengancam elektabilitas Anies Baswedan," kata Ade.
Adapun survei ini dilakukan pada 31 Januari-3 Februari 2021.
Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 400 responden di DKI Jakarta yang memiliki hak pilih.
Margin of error survei sebesar plus minus 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dibiayai sendiri oleh Median.
Karena Blusukan
Karena aksi blusukannya, elektabilitas Menteri Sosial Tri Rismaharini kini melejit tinggi.
Sejak menjabat sebagai mentero sosial, Risma memang kerap blulusukan di DKI Jakarta..
Meski sudah berstatus pembantu Presiden, namun kebiasaannya blusukan saat masih menjabat Wali Kota Surabaya tak ditinggalkan.
Pada hari pertamanya bertugas, 28 Desember 2020, Risma langsung blusukan di belakang kantor Kementerian Sosial, tepatnya di kolong Jembatan Pegangsaan, Jakarta Pusat.
Risma menemukan sejumlah tunawisma yang mendirikan bedeng semi permanen di kolong jembatan itu.
Dua hari berselang, Risma kembali blusukan ke kawasan kumuh kolong Tol Gedong Panjang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Risma di DKI Jakarta Melesat Karena Rajin Blusukan
Risma bertemu dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan itu dan menjanjikan mereka beasiswa.
Aksi blusukan yang paling mendapat sorotan adalah saat Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin.
Di jantung Ibu Kota itu, Risma juga menemukan gelandangan dan pemulung yang tengah beristirahat di trotoar jalan.
Pilgub DKI?
Aksi blusukan Risma ini kemudian dikaitkan dengan niat untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Banyak spekulasi Risma hendak bersiap menggusur Anies Baswedan yang masa jabatannya akan habis pada 2022.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Risma memang bisa jadi mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dengan sering melakukan blusukan di wilayah Ibu Kota.
"Arahnya ke Pilgub (DKI)," kata Hendri Satrio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).
Hendri menilai wajar apabila sejumlah pihak mengaitkan langkah Risma itu dengan politik pencitraan dan mencari panggung.
Oleh karena itu, menurut dia, Risma harus menjawab berbagai tuduhan tersebut dengan melakukan blusukan ke daerah lainnya.
Namun, ia juga menilai, Risma tidak perlu terlalu sering melakukan blusukan. Menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya itu harusnya fokus pada tugas pokok sebagai Mensos.
Misalnya dengan membereskan sistem bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 yang dikorupsi oleh Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, rekan separtai Risma di PDI-P.
"Sebagai Mensos tugasnya dia berat. Dia harus kembalikan citra tiga lembaga. Presiden, Kemensos, dan PDI-P yang kemarin kadernya korupsi," kata Hendri.
Tanggapan PDIP
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah enggan mengomentari hasil survei dari Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan elektabilitas persaingan antara Anies Baswedan dan Tri Rismaharini sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya cukup ketat.
Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena revisi UU Pemilu tak jadi dibahas di DPR.
"Pilkada 2022 oleh DPR kan sudah tutup buku proses revisi UUnya," kata Basarah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).
Basarah juga tak menjawab pertanyaan lebih lanjut, apakah PDI-P tetap akan mencalonkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024.
Namun, ia merespons bahwa 2024 masih tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, PDI-P dinilai masih memiliki banyak waktu untuk mengkaji dinamika politik yang ada.
"2024 masih tiga tahun lebih, masih banyak waktu bagi PDI-P untuk mengkaji dinamika politik sampai 2024," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa PDI-P kini masih fokus untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam merealisasikan janji-janji pembangunan.
Selain itu, PDI-P juga memilih fokus mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi global Covid-19 daripada sibuk membicarakan siapa sosok calon yang diusung dalam Pilkada DKI.
Sumber: Kompas.com/Tribun Jakarta/Tribunnews.com