Baca tanpa iklan
Semenyara itu, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) Yenny Sucipto menjelaskan tentang tiga prioritas program pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, yakni di bidang kesehatan sebagai upaya pengendalian Covid 19, social safety net, serta insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.
Sepanjang 2020, kata Yenny, pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi keuangan negara dengan fokus pada anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan nilai anggaran hingga Rp695,20 triliun setelah Reclustering Anggaran.
Jumlah ini kemudian dialokasikan untuk sektor Kesehatan Rp96,17 triliun, Perlindungan Sosial Rp230,70 triliun, dan Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp70,68 triliun.
Di tahun 2021 ini, jelas Yenny, fokus APBN diarahkan pada empat hal, yakni pertama Penanganan Kesehatun dengan fokus vaksinasi, penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian dan pengembanan.
Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan; Ketiga perlindungan ekonomi dengan memberi dukungan pada UMKM dan dunia usaha; serta keempat reformasi struktural bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan sebagainya.
"Adapun untuk anggaran 2021, Belanja Negara yang sebesar Rp2.750,0 triliun akan lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi," paparnya.
Direktur Magister Manajemen Mitra Indonesia Yogya, Julianto P. Winarno, memaparkan dari sisi daya tahan ekonomi yang terkena imbas pandemi.
Julianto mengatakan, kemandirian di bidang ekonomi menjadi salah satu yang terpenting karena daya tahan ekonomi nasional benar-benar diuji sepanjang pandemi ini terjadi.
"Industrialisasi berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kata kunci dalam melakukan transformasi struktural ekonomi di masa Pandemi," ungkap Julianto.
Julianto juga menyebut empat pilar dalam sistem ekonomi yang harus diperkuat dalam membangun kemandirian ekonomi, yakni struktur sistem ekonomi, daya saing, gravitasi sistem ekonomi, dan stabilitas ekonomi.
"Keempat pilar sistem ekonomi tersebut disebut industrialisasi berbasis pemberdayaan dengan menekankan kepada partisipasi masyarakat dan desa sebagai aktor utama," jelasnya.
Adapun Tri Budiarto memberi penekanan pada manajemen pemerintah dalam pengelolaan penanganan pandemi covid-19 yang dinilai masih kurang optimal.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat seperti kehilangan patron atau panutan yang permanen, sehingga hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang paradoksal.
Agar partisipasi dan semangat gotong royong hidup kembali secara masif di tengah masyarakat, Tri Budiarto menyarankan pemerintah agar mengintensifkan komunikasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami rakyat.