Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Program rumah DP 0 Rupiah terganjal kasus korupsi menjadi sorotan masyarakat.
KPK sedang menyelidiki program rumah DP 0 Rupiah yang berada di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Pembelian lahan itu kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu.
Ada dua lokasi yang disebut pengadaan tanahnya bermasalah, di Kelurahan Munjul dan Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Lokasi ini berbeda dengan rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap yang pembangunannya diresmikan pada 12 Desember 2019 lalu dan ditarget rampung pada tahun 2021.
Baca juga: Menilik Lahan Rumah DP 0 Rupiah yang Diduga Pengadaannya Dikorupsi, Ini Kata RT dan RW Setempat
Baca juga: Soal Korupsi Lahan di Munjul, KPK Periksa Pegawai Sarana Jaya hingga Broker Calo Tanah
TribunJakarta.com melihat lokasi program rumah DP 0 Rupiah yang pengadaannya bermasalah di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 di Kelurahan Pondok Ranggon.
Ketua RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon Saumin mengatakan kabar lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 mencuat pada Senin (8/3/2021).
Bersamaan dengan kabar KPK menetapkan Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dan dua orang lainnya jadi tersangka kasus ini.
"Ya pas muncul di media saja kalau lahan ini untuk rumah DP Rp 0. Padahal saya dan Ketua RT 05 sama sekali enggak tahu. Enggak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah," kata Saumin di Jakarta Timur, Selasa (9/3/2021).
Dia membenarkan bila lahan yang berada di RT 05, tepatnya di Jalan Sapi Perah, Gang Asri I memang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Munjul.
Luas wilayah lahan di RT 05 dengan di wilayah Kelurahan Munjul tersebut berkisar 4.000 meter persegi sebagaimana kabar lahan yang disebut bermasalah.
"Hanya sepengetahuan saya dari dulu sampai sekarang lahan itu punya yayasan, bukan pemerintah. Sekitar akhir tahun 1980 dibeli sama yayasan, dulunya mau dibangun RS, tapi enggak jadi," ujarnya.
Status tanah yang sepengetahuannya milik satu yayasan ini membuat Saumin heran dengan kabar lahan digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0.
Pasalnya masalah pembelian lahan dipastikan harus melalui otoritas kepengurusan RT/RW setempat, dalam hal ini Saumin selaku Ketua RW 05.
Terlebih pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 dikabarkan terjadi tahun 2019 atau saat Saumin masih menjabat sebagai Ketua RW 05.
"Memang di lokasi lahan itu enggak ada pelang penanda milik yayasan, tapi setahu saya masih milik yayasan. Kalau sampai dijadikan lokasi untuk pembangunan rumah DP Rp 0 saya enggak tahu," tuturnya.
Sejumlah warga RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon yang bermukim di sekitar lokasi juga membenarkan bila lahan tersebut milik satu yayasan.
Hingga kini mereka tak pernah mendapat kabar bahwa lahan kosong yang kini digunakan warga untuk bercocok tanam bakal jadi lokasi hunian DP Rp 0 rupiah.
"Kalau secara zonasi wilayah peruntukan lahan ini zonasi hijau dan kuning, kuning untuk permukiman. Tapi yang lebih tahu pihak Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI)," kata Ketua RT 05/RW 05 Teriyono.
Pantauan wartawan TribunJakarta.com, tidak ada satu pun pelang penanda bahwa lahan kosong bakal jadi lokasi pembangunan rumah DP Rp 0.
Akses menuju lahan tersebut berada di permukiman warga RT 05 yang bisa dilalui satu mobil, di sekeliling lahan tidak terdapat pagar pembatas.
Warga sekitar yang tinggal di Gang Asri I bisa masuk ke lokasi lahan dengan bebas melalui jalur setapak sela tanaman liar yang tumbuh mengelilingi lahan.
Rumah DP 0 Rupiah
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cilangkap, Widodo menerima laporan kerusakan di sejumlah rumah warga imbas Pembangunan program hunian Samawa atau Rumah DP 0 Rupiah yang kedua di kawasan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.
Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YC) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, Pemprov DKI Jakarta sempat memastikan program rumah DP nol tetap berjalan.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi mengatakan, pembangunan rumah DP 0 Rupiah masih terus dikebut oleh Pemprov DKI.
Saat dikonfirmasi, ia menjelaskan pembangunan tersebut tidak terganggu dan masih berjalan terus.
Dirinya juga memastikan, program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu tak tergantung pada Yoory.
Terlebih, kini Anies telah menunjuk Indra Sukmono Arharrys sebagai Plt Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya.
Anak buah Anies Baswedan ini pun menyebut, proses pembangunan rumah dp nol yang saat ini tengah dikerjakan di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur tak mengalami kendala berarti dan menyebut sedang konstruksi.
Kendati begitu, laporan adanya kerusukan di rumah warga rupanya sudah dilaporkan.
Meski bukan kerusakan fatal, namun sejumlah warga sudah melaporkan hal tersebut ke LMK.
"Kerusakan secara teknis, bukan karena bored pile, kecuali paku bumi. Ada laporan memang yang ke saya. Pak ini saya jadi bocor, (tembok) jadi retak," katanya kepada TribunJakarta.com, Selasa (9/3/2021).
Namun pihaknya memastikan bila kerusakan yang dilaporkan telah diperbaiki oleh pihak pembangun.
"Ya kita sebelum pembangunan dilakukan analisa, semua sekeliling rumah warga difotoin, diinventarisin. Baru mulai jalan kalaupun ada kerusakan baru diperbaiki. Sejauh ini ada beberapa. Tapi sudah diganti dan diperbaiki," ungkapnya.
Untuk diketahui, pada Kamis (12/12/2020) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan program hunian Samawa atau Rumah DP 0 Rupiah di lokasi tersebut.
Ground breaking tersebut merupakan simbolis atau tanda dari dimulainya pembangunan rumah DP 0 Rupiah tahap dua, yang rencananya akan dibangun selama kurun waktu kurang lebih 18 bulan dan ditargetkan selesai pada 2021 mendatang.
Dibangun di atas luas lahan seluas 2,9 hektar di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta Timur.
Respon PD Pembangunan Sarana Jaya
PD Pembangunan Sarana Jaya belum mau membuka data progres pembangunan proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 di lahan yang berada di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Pembelian lahan itu kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu. Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
BUMD itu berperan antara lain merealisasikan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu pembangunan rusunami dengan sistem pembayaran DP Rp 0.
"Mohon maaf, kami belum bisa memberikan banyak penjelasan kepada teman-teman media," kata Humas Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (9/3/2021).
Yulianita mengatakan, Sarana Jaya saat ini masih menunggu hasil penyidikan KPK mengenai kasus yang berkaitan dengan pembelian lahan tersebut.
Oleh sebab itu, beum ada keterangan yang bisa diberikan, kecuali sudah ada hasil penyidikan yang dilakukan KPK.
"Setelah ada pengumuman lebih lanjut dari KPK, mungkin kami baru dapat memberi penjelasan mengenai hal lainnya. Kami juga masih menunggu," ucap Yulianita.
Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek DP Rp 0 itu. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Sejak hari Jumat (5/3/2021) ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar Riza, Senin malam.
KPK sejauh ini hanya membenarkan bahwa pihaknya sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di Cipayung, Jakarta Timur.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.
"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Ali, Senin.
KPK belum menyampaikan detail kasus tersebut. Sesuai kebijakan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka sudah dilakukan.
Diharapkan Berlanjut Ali menjelaskan, KPK akan memberikan penjelasan kepada publik pada waktunya tentang konstruksi perkara, alat bukti, dan keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta para sangkaannya.
"Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," tutur Ali.